.png)
BOGOR, DINAMIKA NEWS – Kepolisian Resor (Polres) Bogor mengambil langkah antisipatif untuk mencegah kembali terjadinya bentrokan terkait sengketa lahan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Menjelang rencana aktivitas di lokasi sengketa, Polres Bogor akan menerjunkan personel gabungan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., dalam wawancara dengan Ketua Bogor Media Siber Network (BMSN), Sofwan Ali, Jumat (7/8/2026).
Kapolres menegaskan bahwa pola pengamanan yang diterapkan mengedepankan pendekatan persuasif, preventif, dan humanis. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terulangnya bentrokan antara warga dengan pihak pengamanan PT PMC yang sebelumnya mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka.
"Besok kami akan menurunkan personel gabungan dari Polres Bogor, didukung satuan samping dan personel Brimob. Kehadiran aparat bertujuan menjaga keamanan serta mencegah terjadinya bentrokan susulan," ujar AKBP Wikha Ardilestanto.
Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan tidak boleh dilakukan melalui aksi yang berpotensi memicu konflik di lapangan. Semua pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga terdapat kepastian mengenai status kepemilikan lahan.
Kapolres mengimbau masyarakat maupun pihak perusahaan agar sama-sama menahan diri. Ia menilai jalur mediasi dan mekanisme hukum merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang tengah berlangsung.
"Kami meminta kedua belah pihak mengedepankan dialog dan proses hukum. Jangan sampai ada tindakan yang justru memperkeruh keadaan sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap," katanya.
Khusus kepada PT PMC, Kapolres menyarankan agar seluruh aktivitas di lokasi sengketa ditunda sementara waktu. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi gesekan apabila kegiatan tetap dilaksanakan di tengah situasi yang masih memanas.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melibatkan kelompok tertentu atau organisasi kemasyarakatan yang dapat memperbesar potensi konflik.
"Penundaan kegiatan menjadi langkah yang lebih bijaksana. Jika aktivitas tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan memicu penolakan warga dan berujung bentrokan kembali," tegasnya.
.png)