DINAMIKA NEWS – Persoalan penegakan hukum kembali menjadi sorotan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat pada 2026. Di samping tekanan ekonomi, sosial, energi, dan geopolitik, muncul kekhawatiran terhadap menurunnya kepercayaan publik akibat lambannya penyelesaian sejumlah perkara hukum.

Di berbagai daerah, masih ditemukan keluhan masyarakat terkait laporan dugaan tindak pidana yang belum memperoleh kepastian penyelesaian. Tidak sedikit korban yang mengaku menunggu kejelasan proses hukum, sementara kerugian yang dialami belum mendapatkan pemulihan dan pihak yang diduga bertanggung jawab masih bebas beraktivitas.

Kondisi tersebut dinilai dapat mengikis rasa keadilan apabila tidak segera direspons secara serius oleh aparat dan seluruh pemangku kepentingan.

Redaksi Polhukam

Refleksi HUT RI ke-81: Merdeka dari Apa? Ketika Teriakan “Merdeka” Tertelan Jeritan Utang, Korupsi, dan Ketidakadilan

Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Alma Wiranta, menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kepercayaan masyarakat harus dikembalikan seperti sediakala. Jangan sampai ada warga yang merasa tidak memperoleh keadilan karena pihak yang memiliki kewenangan justru mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Alma Wiranta kepada awak media.

Ia mengingatkan bahwa semakin banyaknya regulasi tidak akan bermakna apabila tidak mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kondisi tersebut diibaratkan seperti seseorang yang kelaparan di tengah lumbung padi yang penuh, namun tidak dapat menikmati hasilnya.

Redaksi Polhukam

Pemkot Bogor Matangkan Perwali P4S, Ikhtiar Hadapi Ancaman Nonmiliter

Menurut Alma, negara wajib hadir secara optimal dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan adil, memberikan kepastian hukum, sekaligus membuka ruang pemulihan bagi korban.

Di Kota Bogor, salah satu instrumen penyelesaian yang dikedepankan adalah Bale Badami sebagai mekanisme penyelesaian yang mengedepankan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara yang memenuhi ketentuan.

Selain itu, ia menilai transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara menjadi faktor penting agar masyarakat mengetahui perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian, korban memperoleh kepastian, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memulihkan keadaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Manan Polhukam

Perwali P4S Masuk Tahap Final, Pemkot Bogor Dorong Perlindungan dan Pembinaan Masyarakat