JAKARTA - Keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) dinilai memiliki nilai strategis sebagai instrumen diplomasi di tengah tekanan publik yang mendesak penarikan diri dari forum tersebut.

Langkah ini dianggap penting untuk melakukan mitigasi konflik Timur Tengah yang kian kompleks sekaligus menjadi sarana bagi Indonesia dalam memperjuangkan posisi Palestina dari dalam forum internasional.

Polemik ini mencuat setelah aliansi mahasiswa BEM UI melayangkan ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari BoP dan membatalkan pengiriman pasukan ke Gaza.

Meskipun terdapat tekanan, sejumlah analis hubungan internasional menekankan bahwa posisi Indonesia dalam BoP berfungsi sebagai mata dan telinga untuk membaca dinamika kepentingan negara-negara besar secara langsung.

“Dengan berada di dalam forum seperti BoP, Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan global,” ujar seorang analis kebijakan luar negeri.

Sumber diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan bahwa keikutsertaan ini krusial agar kebijakan global tidak merugikan kepentingan rakyat Palestina di masa depan.

“Keikutsertaan ini penting agar Indonesia bisa memastikan kebijakan global tidak mengabaikan kepentingan Palestina,” jelas sumber diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pemerintah juga menerapkan langkah mitigasi melalui penundaan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza dengan mempertimbangkan risiko geopolitik, keselamatan personel, serta stabilitas kawasan yang sedang bergejolak.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia tetap berlandaskan prinsip dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tanpa terlibat dalam konflik bersenjata atau upaya melucuti pihak tertentu.