Jakarta - Narasi potongan pidato Presiden Prabowo Subianto di Bangkalan, Jawa Timur, memicu perbincangan di media sosial. Potongan video tersebut memperlihatkan penjelasan mengenai keterbatasan ruang fiskal negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6/2026). Presiden memaparkan kondisi fiskal serta kebocoran penerimaan negara.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo dengan tegas.

Presiden menjelaskan bahwa kebocoran penerimaan negara terjadi secara masif. Berdasarkan data United Nations Comtrade yang diolah Dewan Ekonomi Nasional, Indonesia mengalami kerugian akibat praktik under-invoicing atau penurunan laporan nilai ekspor.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," tegasnya.

Akibat under-invoicing, kerugian negara mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun dalam 34 tahun terakhir. Saat ini, angka kebocoran diperkirakan mencapai US$150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," ujar Presiden.

Praktik under-invoicing merupakan bagian dari trade misinvoicing yang memanipulasi data transaksi faktur perdagangan. Presiden menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih terus berupaya keras menutup berbagai celah kebocoran sistemik tersebut.

Penjelasan senada disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Ia menegaskan bahwa kebocoran ekonomi dalam jumlah besar merupakan salah satu persoalan mendasar bangsa saat ini.