DINAMIKA NEWS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat serta menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 saat berlayar menuju Gaza, Palestina. Dalam rombongan tersebut terdapat sejumlah jurnalis asal Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan kemanusiaan.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan pencegatan terhadap misi sipil dan kemanusiaan, termasuk terhadap para jurnalis, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan mencederai prinsip perlindungan kebebasan pers di wilayah konflik.
“Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun,” ujar Akhmad Munir di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Tiga jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut diketahui adalah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo.
Menurut Munir, keberadaan para wartawan dalam misi tersebut semata-mata untuk menyampaikan fakta kemanusiaan kepada publik internasional, bukan menjadi bagian dari konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati independensi dan keselamatan wartawan.
“Pers hadir untuk menyampaikan fakta dan suara kemanusiaan kepada dunia. Tidak boleh ada intimidasi ataupun tindakan yang mengancam keselamatan jurnalis yang menjalankan tugas profesinya,” tegasnya.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sedikitnya 10 kapal dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dilaporkan ditahan aparat Israel. Beberapa kapal di antaranya yakni Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
Hingga saat ini, kapal yang membawa para jurnalis Indonesia disebut belum dapat dihubungi dan kondisi awak kapal masih belum diketahui secara pasti.
PWI Pusat juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomatik Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI guna memastikan keselamatan dan perlindungan seluruh warga negara Indonesia yang berada dalam misi kemanusiaan tersebut.
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu serta perwakilan RI di berbagai negara untuk memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah perlindungan bagi para WNI.