.png)
Jakarta - Pemerintah mengambil langkah strategis melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mengoptimalkan kontribusi dan memperketat tata kelola jajaran pengawas perusahaan pelat merah tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengurangan jumlah entitas usaha secara signifikan dari seribuan perusahaan menjadi tersisa sekitar 250 BUMN saja demi mematangkan struktur korporasi yang kompetitif.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo, Ahad (28/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta.
Reformasi struktur ini dilakukan melalui mekanisme penggabungan, peleburan, hingga penutupan anak dan cucu perusahaan yang dinilai tidak produktif serta memicu pemborosan anggaran negara.
Penyusutan jumlah korporasi ini secara otomatis akan memangkas sekitar 3.000 posisi direksi BUMN dan 7.500 jabatan komisaris BUMN untuk menghemat biaya operasional.
"Kita mau holding-holding itu diperkecil. Badan-badan usaha milik negara yang tidak menguntungkan, yang hanya membayar gaji-gaji eksekutifnya, untuk apa kita pertahankan? Lebih baik kita tutup," kata Prabowo.
Langkah ini diambil merespons perhatian publik di berbagai platform media sosial terkait aspek kompetensi dan kredibilitas figur yang terpilih mengisi jajaran dewan pengawas aset negara.
Pemerintah menegaskan keberadaan komisaris merupakan instrumen vital yang menjadi amanat dari prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan roda perusahaan sehat secara hukum dan bisnis.
.png)