.png)
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan penegasan terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sebagai langkah merespons krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Sikap tersebut merupakan penegasan atas delapan rekomendasi strategis yang telah dibahas dan diakomodasi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan silaturahmi pada Selasa (3/2/2026).
Muhammadiyah menekankan pentingnya kajian kritis terhadap BoP melalui surat LHKI PP Muhammadiyah Nomor 326/1.0/A/2026 agar kebijakan tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pemerintah diminta memastikan dasar hukum BoP sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menjamin hak kemerdekaan rakyat Palestina secara utuh dan berkeadilan.
Substansi surat tersebut merupakan hasil Focus Group Discussion (FGD) LHKI Muhammadiyah pada Kamis (5/2/2026), yang poin-poinnya sudah lebih dulu dikomunikasikan kepada Kepala Negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa bergabung dengan Board of Peace adalah langkah diplomasi paling realistis di tengah kebuntuan solusi global saat ini.
"Saat ini opsi yang tersedia memang hanya Board of Peace. Tapi komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah," ujar Prasetyo Hadi, Senin (9/2/2026).
Mantan Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab turut memastikan bahwa Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution.
"Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan kemerdekaan Palestina melalui two state solution," tegas Alwi, Senin (9/2/2026).
.png)