JAKARTA – Sorotan media internasional terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik setelah majalah ekonomi global The Economist menerbitkan ulasan berjudul “Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy”.
Artikel tersebut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, disiplin fiskal, hingga kualitas demokrasi di Indonesia.
Ulasan itu kemudian memicu diskusi luas di media sosial dan ruang publik nasional, terutama karena The Economist selama ini kerap dijadikan rujukan investor global dan pelaku pasar dalam membaca arah ekonomi-politik suatu negara.
Kritik Media Asing Dinilai Perlu Dibaca dalam Konteks yang Lebih Luas
Sejumlah pihak menilai kritik dari media internasional perlu dipahami secara proporsional dan tidak langsung diposisikan sebagai gambaran mutlak kondisi Indonesia.
Pemerintah sebelumnya juga pernah menyoroti adanya perbedaan sudut pandang antara media internasional dan kebutuhan pembangunan nasional.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, pernah menyampaikan bahwa analisis media asing terkadang masih menggunakan perspektif ekonomi-politik Barat yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan karakter pembangunan Indonesia.
Pandangan tersebut muncul karena Indonesia memiliki pendekatan berbeda, khususnya dalam peran negara terhadap pembangunan ekonomi, program sosial, serta penguatan industri nasional.