.png)
DINAMIKA NEWS — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 2 Februari 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengabdian, integritas kepemimpinan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin memberikan arahan kepada para pimpinan perangkat daerah dalam rapat pimpinan yang digelar di Paseban Sri Baduga, Selasa (3/2/2026).
Dalam arahannya, Dedie menegaskan komitmen Pemkot Bogor untuk segera merealisasikan sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo, di antaranya mengembalikan kenyamanan Kota Bogor, memperkuat koordinasi lintas pemerintah, serta merealisasikan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Pemkot Bogor akan fokus menindaklanjuti beberapa arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengembalikan kenyamanan di Kota Bogor, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta mewujudkan visi dan misi sesuai janji kampanye Dedie–Jenal,” ungkap Dedie.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, yang turut hadir dan menyimak arahan tersebut, menyampaikan bahwa unit kerjanya siap mengakselerasi tugas dan fungsi untuk mendukung visi Bogor Beres, Bogor Maju.
“Kami terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan program-program prioritas pemerintah dapat terlaksana secara optimal,” ujar Alma.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor juga menyoroti maraknya kritik masyarakat di media sosial terhadap berbagai program pemerintah. Ia menekankan pentingnya peran seluruh ASN, baik sebagai pemangku kebijakan maupun pengelola media sosial, untuk merespons isu-isu negatif secara bijak dan komunikatif.
Menurut Dedie, komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan, sekaligus mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu aksi unjuk rasa. Dengan komunikasi yang terbuka, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
Arahan Presiden Prabowo dalam Rakornas 2026 sendiri menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritas pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menitikberatkan pada kepemimpinan yang berintegritas dan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah.
.png)
.png)