JAKARTA - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia, meski muncul desakan penghentian sementara akibat sejumlah kasus keracunan siswa.

Fokus utama saat ini adalah pembenahan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan untuk menjamin keamanan pangan tanpa menghentikan program strategis yang ditujukan bagi anak sekolah tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa MBG merupakan langkah meningkatkan kualitas generasi penerus melalui konsentrasi belajar yang lebih baik dan pembentukan kebiasaan makan sehat.

Data survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah periode Mei–Desember 2025 terhadap 1,2 juta siswa menunjukkan penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 persen secara nasional.

Penurunan signifikan terjadi di wilayah Indonesia Timur yang mencapai 14,85 persen, memperkuat korelasi antara program makan sekolah dengan peningkatan fokus belajar serta kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta penghentian sementara program ini dalam audiensi bersama Komisi IX DPR RI menyusul insiden keracunan yang dinilai terjadi secara berulang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan merespons dengan menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama dan pemerintah memilih langkah perbaikan sistem daripada penghentian total program.

"Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa," ujar Zulkifli Hasan.

Kebijakan perbaikan mencakup penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, evaluasi juru masak, serta penerapan standar operasional secara nasional bagi seluruh penyedia layanan.