.png)
JAKARTA – Narasi mengenai meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, dan kekhawatiran terhadap beban pajak semakin ramai diperbincangkan di ruang publik.
Data PHK sepanjang 2025 yang mencapai puluhan ribu pekerja serta target penerimaan pajak negara tahun 2026 yang meningkat turut memunculkan persepsi bahwa tekanan ekonomi masyarakat semakin berat.
Namun di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional tetap difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, penguatan investasi, serta menjaga daya beli masyarakat tanpa menambah beban pajak baru.
Hilirisasi dan Program Prioritas Jadi Motor Penciptaan Lapangan Kerja
Pemerintah saat ini tengah menggenjot berbagai program strategis untuk memperluas kesempatan kerja. Salah satu fokus utama adalah hilirisasi industri yang diyakini mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan jalan penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Saya ingin hilirisasi. That’s the only way. Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi,” kata Prabowo dalam keterangannya (10/6).
Selain hilirisasi, pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas seperti pembangunan perumahan rakyat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang ditujukan untuk memperluas aktivitas produktif masyarakat.
Pemerintah juga telah menyiapkan 18 proyek hilirisasi prioritas pada 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Program tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 276 ribu lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis.
.png)