BOGOR, wwb.co.id — Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong penguatan reformasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menekan kebocoran penerimaan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah sektor parkir, yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapperinda, Dinas Perhubungan, serta Perumda Trans Pakuan yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus dibarengi dengan pembenahan sistem pemungutan serta pengawasan yang lebih kuat.

Redaksi Daerah

Semarak HUT RI ke-81, Warga Desa Sukaluyu Adu Kreativitas Lewat Lomba Gapura dan Kebersihan

“PAD Kota Bogor masih memiliki ruang peningkatan yang besar. Kuncinya ada pada perbaikan sistem, penutupan kebocoran, serta keberanian melakukan reformasi di sektor-sektor strategis seperti parkir,” ujar Rifky.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Benninu Argubie, menyoroti pentingnya penataan ulang target PAD agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.

“Target PAD harus disusun berbasis data aktual, bukan hanya mengacu pada capaian historis. Dengan begitu, potensi yang ada bisa dimaksimalkan secara realistis,” kata Benninu.

Redaksi Daerah

Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor, Zenal Abidin Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berintegritas

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah hingga ke tingkat kewilayahan. Menurutnya, optimalisasi PAD tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintahan di lapangan.

“Kelurahan adalah titik terdekat dengan aktivitas ekonomi warga. Tanpa pengawasan hingga level tersebut, kebocoran akan terus terjadi, terutama di sektor parkir, pajak restoran, dan pajak hotel,” tegas Heri.

Komisi II DPRD Kota Bogor juga merekomendasikan percepatan digitalisasi pemungutan PAD, penerapan sistem parkir non-tunai, serta peningkatan intensifikasi pelayanan kepada wajib pajak guna mendorong kepatuhan dan memperkuat kepercayaan publik.

Redaksi Daerah

Sosialisasi Pengisian BPD Desa Tamansari Digelar, Warga Didorong Pahami Mekanisme dan Regulasi