KOTA BOGOR, WWB.CO.ID – Design Pembangunan Bumi Ageung Batutulis Bogor ditolak warga, hal itu lantaran pembangunannya dinilai tidak mencerminkan jati diri Sunda (Bogor) identik dengan Kerajaan Pajajaran.

Ketua Pergerakan Masyarakat Peduli Bumi Ageung Batutulis Bogor, Putra Sungkawa mengatakan bahwa design pembangunan Bumi Ageung Batutulis tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang baru saja disahkan oleh DPRD Kota Bogordan undangan-undangan nomer 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan.

Dengan adanya polemik tersebut, kata dia, Masyarakat Peduli Bumi Ageung Batutulis meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merubah ulang design Bumi Ageung Batutulis yang menurutnya jauh dari kultur budaya sunda khususnya wilayah Bogor.

Redaksi Daerah

Semarak HUT RI ke-81, Warga Desa Sukaluyu Adu Kreativitas Lewat Lomba Gapura dan Kebersihan

“Kami Masyarakat Peduli Bumi Ageung Batutulis menolak keras design pembangunan tersebut yang jauh dari literasi dan kultur kebudayaan sunda yang identik dengan kerajaan pajajaran,” tegas Putra Sungkawa, kepada media saat melakukan konferensi pers dilokasi Bumi Ageung Batutulis, Selasa (27/06/23).

“Jadi nilai-nilai bangunan tersebut harus betul betul sesuai dengan identitas sunda tidak boleh keluar sedikit pun dari indentitas kerajaan pajajaran. Karena itu sebetulnya menurut konsep arsitektur harus sejalan dengan pengetahuan dan peninggalan kebudayaan Sunda Pajajaran. Sebagai mana yang dimaksud oleh undang-undang nomer 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan,” tambahnya.

Humas Masyarakat Peduli Bumi Ageung Batutulis Lutfi Suyudi mengatakan sudah bersurat kepada Forkopimda Kota Bogor tentang penolakan tersebut namun sampai saat ini belum adanya jawaban.

Redaksi Daerah

Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor, Zenal Abidin Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berintegritas

“Kita dari Masyarakat Peduli Batutulis sedang menunggu jawaban dari DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor yakni Bima Arya. Tim masyarakat peduli Batutulis tegas sekali sangat menolak pembangunan Batutulis yang tidak sesuai dengan marwahnya. Kita bukan menolak pembangunannya tetapi kita menolak designnya,” ucapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Hizriyanda Putra selaku mantan Mojang Jajaka Jawa barat 1997 ikut angkat bicara dengan adanya polemik tersebut. Menurutnya Pemkot Bogor harus menerima aspirasi dari budayawan Bogor yang mana Kota Bogor itu mempunyai arsitektur lokal.

“Jadi harus benar benar mencerminkan inspirasi proses elaborasi, kolaborasi yang berkelanjutan masyarakat sunda. Apalagi kita punya arsitektur lokal yang mengerti sejarah Sunda di kota Bogor. Jadi saya melihat ada bentuk ketidakpedulian dari pemerintah kota dan DPRD kota Bogor terhadap budayawan lokal,” bebernya.

Redaksi Daerah

Sosialisasi Pengisian BPD Desa Tamansari Digelar, Warga Didorong Pahami Mekanisme dan Regulasi