Jakarta - Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melontarkan kritik tegas terhadap langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) terkait tragedi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

LMND menilai BEM UGM telah mempolitisasi tragedi kemanusiaan meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Ngada yang diduga mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Peristiwa memilukan tersebut memicu perhatian nasional mengenai akses pendidikan serta perlindungan anak di wilayah terpencil, namun LMND memperingatkan agar kasus ini tidak ditarik ke dalam narasi politik.

Sebelumnya, BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF dan menyebut kasus ini sebagai bukti kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak pendidikan anak serta mengkritik tajam kebijakan pemerintah nasional.

Narasi tersebut dipimpin oleh Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardianto, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2021, yang dianggap LMND terlalu menyederhanakan persoalan kompleks di lapangan melalui pelabelan cepat.

"Tragedi kemanusiaan ini sangat menyedihkan, tetapi tidak tepat jika langsung ditarik menjadi klaim kegagalan total kebijakan nasional. Negara memiliki anggaran pendidikan yang besar dan berbagai program perlindungan anak yang sedang berjalan," tegas Sekjen LMND dalam keterangannya.

Sekjen LMND menambahkan bahwa pendekatan yang terlalu menyederhanakan berisiko mengaburkan akar persoalan di tingkat lokal, seperti validitas data bantuan sosial, peran pemerintah daerah, serta mekanisme pendampingan anak.

Pihak LMND juga menyoroti kurangnya empati dalam surat terbuka tersebut dan menganggapnya lebih menonjolkan pencitraan serta tekanan politik internasional daripada mendorong perbaikan sistem perlindungan secara nyata.

"Alih-alih membangun solusi, narasi seperti ini justru memicu polarisasi opini publik di media sosial," ujarnya.