JAKARTA - Sejumlah lembaga riset nasional seperti Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting merilis temuan terbaru terkait persepsi publik terhadap eskalasi konflik global yang melibatkan kekuatan besar.

Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia secara tegas menolak aksi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Angka penolakan tersebut tercatat sangat tinggi, mencapai kisaran 83 persen responden.

Sebaliknya, dukungan publik terhadap aksi militer tersebut hanya berada di angka 4,9 persen. Data ini memperlihatkan kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih menginginkan terciptanya stabilitas global dibandingkan keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Penolakan tinggi dinilai wajar karena dampak luas perang terhadap ekonomi. Konflik geopolitik memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan produk turunan petrodolar seperti plastik yang sangat membebani kebutuhan industri dan rumah tangga.

Terkait kebijakan spesifik pemerintah, dukungan publik untuk bergabung dalam skema internasional Board of Peace (BOP) masih tergolong minoritas. Survei mencatat tingkat persetujuan berada di level 26 persen hingga 33 persen saja.

Data lebih lanjut mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen responden menolak Indonesia bergabung dalam koalisi internasional. Selain itu, sebanyak 44 persen responden tidak menyetujui rencana pengiriman pasukan militer Indonesia ke luar negeri.

Mengenai persepsi ancaman, lebih dari 59 persen publik tidak sepakat jika Iran dianggap sebagai ancaman global. Hal ini menunjukkan dinamika opini yang beragam di tengah mayoritas masyarakat yang memilih posisi netral.

Meski ada perbedaan pandangan dalam isu luar negeri, tingkat kepercayaan kepada pemerintah tetap tinggi. Kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto mencatat angka 79,9 persen menurut data Indikator Politik Indonesia.

Pemerintah Indonesia dinilai tetap konsisten pada prinsip politik bebas aktif dengan mengedepankan jalur diplomasi. Pendekatan ini bertujuan mendukung perdamaian kawasan melalui forum global dan menghindari keterlibatan langsung dalam aksi militer.