.png)
JAKARTA – Narasi di media sosial yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai dari pemotongan anggaran pendidikan kembali menjadi perbincangan publik. Konten tersebut bahkan membandingkan besaran gaji pekerja MBG dengan guru honorer, sehingga memunculkan persepsi bahwa pemerintah menggeser prioritas dari sektor pendidikan.
Namun, pemerintah secara tegas membantah klaim tersebut dan memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak mengalami pemotongan dalam APBN 2026.
Klaim MBG Pangkas Anggaran Pendidikan Tidak Sesuai Fakta
Melalui berbagai keterangan resmi, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pengurangan anggaran pendidikan untuk mendanai program MBG. Bahkan, terdapat tambahan anggaran (ABT) yang dialokasikan untuk memperkuat sektor pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan anggaran negara harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, pendidikan tetap menjadi prioritas, namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar lain masyarakat, seperti kesehatan, gizi, dan ekonomi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, membantah bahwa program unggulan Presiden Prabowo yakni MBG menyedot atau mengambil anggaran pendidikan. “Malah, dana pendidikan bertambah karena adanya program MBG,” kata Hardian Irfani di Mataram, NTB.
Kementerian Sekretariat Negara menyebutkan bahwa anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas, termasuk untuk program renovasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di berbagai daerah. Dengan demikian, narasi yang menyebut MBG mengambil dana pendidikan dinilai tidak sesuai dengan fakta kebijakan anggaran negara.
Masuk Pos Pendidikan Bukan Berarti Mengurangi
Salah satu sumber kesalahpahaman berasal dari pencatatan anggaran MBG yang masuk dalam fungsi pendidikan. Hal ini karena program tersebut menyasar langsung peserta didik, khususnya siswa sekolah. Namun, para ahli kebijakan publik menjelaskan bahwa klasifikasi ini bersifat administratif dalam sistem anggaran, bukan berarti mengambil dana dari pos inti pendidikan. Anggaran utama seperti gaji guru, dana BOS, hingga bantuan pendidikan tetap utuh dan tidak dialihkan.
Program MBG dan Pendidikan Berjalan Paralel
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG justru menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia, yang saling melengkapi dengan sektor pendidikan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan belajar dan prestasi akademik. Dengan kata lain, MBG tidak menggantikan peran pendidikan, melainkan memperkuatnya dari sisi kesehatan dan kesiapan belajar.
Perhatian terhadap Kesejahteraan Guru Tetap Ditingkatkan
Di tengah isu yang berkembang, pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah pemberian beasiswa kepada sekitar 150.000 guru dengan nilai bantuan mencapai Rp3 juta per semester. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap tenaga pendidik tetap berjalan beriringan dengan program MBG, bukan dikorbankan.
Isu Guru Honorer Tidak Bisa Disederhanakan
Narasi yang membandingkan gaji pekerja MBG dengan guru honorer dinilai terlalu menyederhanakan persoalan. Kesejahteraan guru honorer merupakan isu struktural yang telah berlangsung lama dan membutuhkan kebijakan komprehensif, mulai dari reformasi sistem kepegawaian hingga peningkatan kapasitas dan sertifikasi. Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan sektor pendidikan tetap menjadi agenda penting, terlepas dari hadirnya program-program baru seperti MBG.
.png)