.png)
BOGOR, wwb.co.id – DPRD Kota Bogor melalui komisi terkait menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 Perumda Transportasi Pakuan (PTP). Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti arah kebijakan perusahaan, kondisi keuangan, serta peran strategis PTP dalam memperkuat layanan transportasi publik di Kota Bogor.
Ketua Komisi DPRD Kota Bogor, Rifky, menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik harus menjadi prioritas utama PTP sebagai badan usaha milik daerah.
“Kami mendorong agar PTP benar-benar fokus pada core business transportasi publik. Ini menyangkut pelayanan masyarakat, konektivitas kota, dan keberlanjutan pembangunan transportasi di Kota Bogor,” ujar Rifky, Rabu (14/1/2026).
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi DPRD Kota Bogor, Benninu atau Ben, menekankan pentingnya perencanaan yang terukur dan realistis, terutama dalam hal proyeksi pendapatan serta pengendalian biaya operasional.
“Kenaikan target pendapatan harus diimbangi dengan efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat. DPRD tidak ingin perencanaan hanya bagus di atas kertas, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata,” tegas Ben.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono (HC), mengingatkan manajemen PTP agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan perusahaan serta menekankan perlunya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor.
“PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian kebijakan dan dukungan agar transportasi publik Kota Bogor dapat berkembang secara berkelanjutan,” kata HC.
HC juga menyoroti rencana pengembangan usaha di luar sektor transportasi, seperti properti, yang dinilainya masih memerlukan kajian mendalam dan tidak boleh mengganggu fokus utama perusahaan.
“Transportasi publik adalah mandat utama PTP. Itu yang harus diperkuat terlebih dahulu demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
.png)
.png)