.png)
DEPOK, wwb.co.id — Wali Kota Depok Supian Suri menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna memastikan layanan kesehatan masyarakat berjalan optimal, seiring arah kebijakan kesehatan tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Publik Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan yang digelar pada Sabtu (20/12/2025).
“Kesehatan masyarakat adalah pondasi utama pembangunan. Ini harus menjadi perhatian serius dan terus diperbaiki,” ujar Supian Suri.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Depok juga menyampaikan dukungan kepada para relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok yang selama ini aktif mendampingi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya melalui program BPJS Kesehatan.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Ir. Nuroji, mengungkapkan masih banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya adalah pemberian obat yang tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan pasien serta pembatasan waktu rawat inap.
Ia pun mengusulkan agar alokasi anggaran kesehatan bersifat mandatori, seperti halnya anggaran pendidikan yang telah ditetapkan sebesar 20 persen.
“Pelayanan kesehatan menyangkut hajat hidup masyarakat. Sudah seharusnya anggaran kesehatan mendapat porsi yang pasti dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Dari sisi penyedia layanan kesehatan, Dr. Sortaman Saragih, MARS, yang mewakili klinik swasta pelaksana BPJS Kesehatan, menyampaikan keluhan terkait pembatasan peran klinik swasta dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS.
“Padahal klinik swasta siap membantu memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, menegaskan bahwa forum evaluasi ini bukan bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk memperbaiki sistem pelayanan BPJS Kesehatan.
.png)
.png)