.png)
YOGYAKARTA – Kericuhan dalam forum diskusi bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026), masih menjadi sorotan publik. Acara yang menghadirkan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berakhir sebelum seluruh agenda dialog selesai.
Peristiwa ini memunculkan beragam penilaian. Sebagian melihat aksi mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, sementara pihak lain menilai penghentian forum justru menghilangkan kesempatan memperoleh jawaban langsung dari pejabat yang hadir. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah demokrasi hanya tentang menyampaikan kritik, atau juga menjaga ruang dialog agar kritik mendapat respons terbuka?
Kronologi Kericuhan Diskusi Pejabat Negara di UGM
Forum di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM awalnya berjalan normal dengan tema kebangsaan dan isu publik. Namun situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa menyampaikan protes atas kebijakan pemerintah. Massa mendekati panggung, meminta dialog langsung, hingga suasana tidak terkendali. Acara dihentikan dan pejabat dievakuasi. Budiman Sudjatmiko menyesalkan forum berakhir sebelum diskusi tuntas, menegaskan dirinya bersedia berdialog dengan mahasiswa.
Kesempatan Dialog yang Berakhir Sebelum Tuntas
Pengamat menilai kehadiran pejabat di kampus adalah kesempatan langka bagi mahasiswa menyampaikan kritik langsung. Sebaliknya, pejabat juga dapat menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan. Sudaryono menegaskan niat mereka datang untuk berdialog terbuka. Namun forum yang berhenti sebelum sesi dialog optimal membuat publik kehilangan kesempatan menilai argumentasi kedua pihak.
Demokrasi Kampus dan Pentingnya Adu Gagasan
Mahasiswa UGM melalui Serikat Mahasiswa menyebut protes dipicu pernyataan narasumber yang menantang publik mengkritik langsung, bukan di media sosial. Ketegangan ini menunjukkan perbedaan pandangan tentang cara menyampaikan kritik. Dalam tradisi akademik, perbedaan seharusnya menjadi bahan diskusi berbasis argumentasi dan data, bukan sekadar adu jumlah massa. Kritik tajam tetap bisa disampaikan tanpa menghilangkan kesempatan berdialog.
Ketika Kritik dan Dialog Seharusnya Berjalan Bersama
Demokrasi sehat memberi ruang kritik sekaligus kesempatan bagi pihak yang dikritik untuk menjawab. Forum di UGM seharusnya menjadi mekanisme penting menguji konsistensi dan tanggung jawab pejabat publik. Jika ruang dialog ditutup, masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh klarifikasi langsung.
.png)