.png)
DINAMIKA NEWS – Diskusi nasional bertema “Menguji Keberanian KPK Membongkar Mafia Bea Cukai: Dari OTT Menuju Pembersihan Sistemik dan Penyelamatan PNBP Negara” yang digelar di Fakultas Hukum (Unpak), Kamis (16/4), menegaskan urgensi reformasi menyeluruh di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi hukum, hingga pakar keamanan yang sepakat bahwa persoalan mafia bea cukai tidak lagi bersifat kasuistik, melainkan telah mengakar secara sistemik dan membutuhkan langkah luar biasa untuk menanganinya.
Dekan Fakultas Hukum Unpak, , dalam sambutannya menegaskan bahwa praktik mafia di sektor bea cukai telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pendekatan penegakan hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks ini.
“Forum akademik ini bukan sekadar membicarakan OTT, tetapi bagaimana membangun sistem yang transparan dan akuntabel agar praktik penyimpangan tidak terus berulang,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, praktisi hukum sekaligus dosen FH Unpak, , mengungkapkan bahwa pelaku usaha kerap menjadi korban dari sistem yang tidak memberikan kepastian hukum. Ia menyoroti adanya celah dalam proses pemeriksaan barang yang membuka ruang terjadinya praktik menyimpang.
“Banyak klien kami sebenarnya tidak ingin terlibat dalam praktik tersebut, namun sistem yang tidak pasti justru mendorong terjadinya penyimpangan,” jelasnya.
Sementara itu, spesialis kontra intelijen negara, , menilai persoalan di tubuh DJBC sudah mengkristal dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
“Ini bukan lagi kasus sporadis, tetapi sudah menjadi persoalan struktural. Dibutuhkan langkah luar biasa berupa pembersihan internal secara total,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Governansi Digital Universitas Muhammadiyah Jakarta, . Ia menekankan pentingnya reformasi berbasis digitalisasi untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang.
.png)