.png)
Jakarta – Anggaran sewa kendaraan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjadi sorotan tajam publik. Proyek bernilai miliaran rupiah ini dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan yang menimbulkan dugaan kuat adanya praktik pengaburan informasi dalam penggunaan anggaran negara.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai proyek “Sewa Kendaraan Pimpinan” di Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP dengan nilai mencapai Rp4,465,989,000 untuk tahun anggaran 2026 patut dipertanyakan secara serius.
Perbandingan Anggaran yang Jomplang
Uchok membandingkan anggaran fantastis tersebut dengan praktik di tingkat satuan kerja. Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, misalnya, anggaran sewa kendaraan untuk kebutuhan kunjungan pejabat pusat setingkat direktur jenderal atau eselon I tercatat hanya Rp4 juta untuk delapan hari kerja, atau sekitar Rp500 ribu per hari.
“Artinya, kebutuhan kendaraan untuk tamu pejabat tinggi selama delapan hari saja dihitung rinci. Biayanya Rp500 ribu per hari dan jelas peruntukannya. Itu masih masuk akal dan transparan,” ujar Uchok, Jumat (5/3/2026).
Namun, situasi berbeda terlihat pada proyek bernilai miliaran rupiah di tingkat pusat. Dalam dokumen anggaran proyek sewa kendaraan pimpinan di Biro Umum Setjen KKP, tidak ditemukan penjelasan detail mengenai jumlah unit kendaraan yang akan disewa maupun siapa saja pimpinan yang akan menggunakan fasilitas tersebut.
Transparansi yang Dipertanyakan
Ketidakjelasan ini justru muncul pada proyek dengan nilai fantastis. Uchok menyoroti bahwa untuk proyek lain di unit yang sama dengan anggaran hanya Rp150 juta, disebutkan secara rinci satu unit kendaraan untuk operasional pimpinan eselon II.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar. Jumlah kendaraan tidak disebutkan, pengguna fasilitas juga tidak dijelaskan. Padahal untuk proyek kecil saja bisa rinci. Tapi ketika anggarannya sudah menyentuh Rp4,4 miliar justru gelap. Ini menimbulkan dugaan kuat ada sesuatu yang tidak ingin dibuka ke publik,” tegasnya.
.png)