BOGOR | DINAMIKA NEWS -- Isu pengadaan perangkat komputer di Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencuri perhatian publik. Center for Budget Analysis (CBA) melalui Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam proses pembelian perangkat teknologi yang terjadi saat Yunita Mustika Putri menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor dan kini sebagai Kepala BKPSDM.
Uchok menjelaskan bahwa setelah dilantik sebagai Sekwan pada 14 November 2023, Yunita langsung terlibat dalam pengadaan personal computer (PC) dalam jumlah besar. Pada tahun tersebut, Sekretariat DPRD membeli 45 unit PC dengan total anggaran mencapai Rp1,1 miliar.
“Artinya harga satu unit PC mencapai Rp25,7 juta. Ini jumlah yang banyak sekali dan satuan harganya tinggi banget alias mahal,” kata Uchok, Jumat (21/11/2025).
Dugaan pemborosan anggaran ini berlanjut pada tahun 2024. Di bawah kepemimpinan Yunita dan Ketua DPRD Rudy Susmanto dari Partai Gerindra, pengadaan komputer kembali dianggarkan dengan total Rp1.115.262.288. Namun, Uchok menilai adanya ketidaktransparanan dalam laporan kegiatan tersebut.
“Sayangnya, Yunita sebagai Sekwan menyembunyikan jumlah unit dan harga satuan komputer yang dibeli,” tegasnya.
Menanggapi temuan ini, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk mengambil tindakan hukum. “Kami meminta Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan dan memanggil Yunita Mustika Putri serta Bupati Bogor Rudy Susmanto agar jelas dikasih siapa saja itu laptop, dan melakukan verifikasi harga pasar,” ungkap Uchok Sky.
Isu pengadaan perangkat teknologi kembali mencuat ketika Yunita menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor pada 2025. Pada awal November 2025, BKPSDM tercatat melakukan pembelian laptop dan tablet PC dengan total anggaran Rp567.263.446. Selain itu, BKPSDM juga menganggarkan Rp232.141.126 untuk pembelian perangkat komputer lainnya.
Rangkaian anggaran besar untuk pengadaan komputer dan perangkat elektronik ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, terutama terkait transparansi harga, spesifikasi, serta urgensi pengadaan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Yunita Mustika Putri maupun Bupati Bogor Rudy Susmanto mengenai desakan pemeriksaan yang disampaikan CBA.**