.png)
Jakarta - Center For Budget Analysis (CBA) menyuarakan keraguan terhadap implementasi kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan yang sebelumnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani dinilai CBA masih sebatas wacana.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya perbedaan mencolok antara pernyataan pejabat dengan fakta di lapangan. Ia menyoroti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang dinilainya masih terus menggelontorkan dana fantastis untuk tantiem direksi dan komisaris.
"Pernyataan Presiden Prabowo dan Rosan Perkasa Roeslani hanya omon-omon saja. Ada BUMN perbankan yang tidak menjalankan perintah Presiden dan Danantara tersebut," kata Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang telah menyatakan niatnya untuk menghapus tantiem. Ia beralasan banyak praktik di perusahaan pelat merah yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah adanya perusahaan yang merugi namun memiliki jumlah komisaris yang berlebihan.
Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani pun sempat mengkonfirmasi bahwa kebijakan penghapusan tantiem tersebut telah berjalan. Konfirmasi ini disampaikan Rosan dalam sebuah rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 19 Agustus 2025.
Namun, Uchok menuding PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai contoh nyata dari pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten. Berdasarkan data yang dihimpun CBA dari laporan keuangan BRI tahun 2025, BRI terdeteksi masih memberikan alokasi tantiem.
Tantiem yang diberikan kepada direksi BRI mencapai Rp181 miliar. Sementara itu, dewan komisaris menerima alokasi tantiem sebesar Rp12,4 miliar.
"Angka yang bikin rakyat biasa pusing menghitung nol-nya," sindir Uchok menanggapi besaran alokasi tersebut.
Lebih lanjut, Uchok juga secara spesifik menyoroti Direktur Utama BRI, Hery Gunardi. Menurut Uchok, Direktur Utama BRI terkesan tidak mengindahkan arahan Presiden dan Danantara terkait penghapusan tantiem.
.png)