JAKARTA - Kemunculan Aliansi BEM Bersatu di tengah menguatnya kritik mahasiswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan luas mengenai independensi gerakan dan legitimasi representasi organisasi di lingkungan kampus.

Aliansi BEM Bersatu menggelar konferensi pers di Jakarta pada Minggu (16/06/2026). Kelompok tersebut menyatakan keprihatinan terhadap arah aksi mahasiswa yang dinilai mulai bergeser dari substansi perjuangan awal.

"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata Rahmat Djimbula, Minggu (16/06/2026).

Juru Bicara BEM Bersatu tersebut menegaskan gerakan mahasiswa harus tetap independen. Menurutnya, beberapa aksi belakangan ini mulai kehilangan fokus akademik serta melemah dari segi kajian dan argumentasi.

"Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan," ujar Rahmat Djimbula, Minggu (16/06/2026).

Sikap aliansi ini memicu respons beragam. Sebagian pihak menganggapnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi, sementara sebagian lain mempertanyakan posisi politiknya yang berbeda dari arus utama kritik terhadap pemerintah.

Di sisi lain, kemunculan aliansi tersebut diikuti klarifikasi sejumlah organisasi kampus yang membantah terlibat. Beberapa pengurus menegaskan tidak pernah mengirimkan delegasi resmi atau memberikan mandat organisasi.

BEM Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak memiliki keterlibatan dan tidak pernah memberikan mandat kepada pihak yang mengatasnamakan organisasi mereka.

Klarifikasi serupa disampaikan BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Beberapa kelompok mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya juga memberikan pernyataan senada terkait keabsahan keanggotaan aliansi tersebut.