BOGOR,wwb.co.id– Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti kecilnya porsi anggaran pendidikan yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga miskin. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Rabu (7/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Dedi membedah postur Anggaran Disdik Kota Bogor Tahun 2026 yang mencapai Rp 744,4 miliar. Namun dari jumlah tersebut, alokasi yang berbentuk bantuan pendidikan langsung kepada masyarakat seperti beasiswa pendidikan, hibah pendidikan, serta bantuan tebus ijazah hanya sekitar Rp 22 miliar atau berkisar 2,9 persen.

“Ini angka yang bikin saya elus dada. Total anggaran Disdik Rp 744 miliar, tapi bantuan yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga hanya sekitar Rp 22 miliar. Itu bahkan tidak sampai 3 persen,” ujar Dedi usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor.

Redaksi Daerah

Semarak HUT RI ke-81, Warga Desa Sukaluyu Adu Kreativitas Lewat Lomba Gapura dan Kebersihan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku terkejut melihat ketimpangan anggaran yang lebih banyak terserap untuk kebutuhan internal dinas dibandingkan program yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia memaparkan, belanja pegawai yang terdiri dari gaji ASN dan honorer menyedot anggaran hingga Rp 480 miliar atau sekitar 64 persen dari total pagu anggaran Disdik Kota Bogor.

Menurut Dedi, struktur anggaran tersebut menunjukkan adanya dominasi belanja birokrasi yang dinilainya sudah “obesitas”, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.

Redaksi Daerah

Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor, Zenal Abidin Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berintegritas

Meski demikian, Dedi menilai masih terdapat ruang fiskal yang bisa dioptimalkan, khususnya pada pos Kegiatan Lainnya untuk Pemenuhan Pemerataan Mutu Pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 189,1 miliar atau sekitar 25 persen dari total anggaran.

“Di pos kegiatan mutu dan operasional itu ada anggaran Rp 189 miliar. Saya memberikan masukan kepada Disdik agar dilakukan penyisiran ulang. Jika ada kegiatan seremonial atau rapat-rapat yang bisa dihemat, anggarannya bisa dialihkan untuk memperbesar kuota beasiswa dan bantuan tebus ijazah,” jelasnya.

Dedi berharap, kebijakan anggaran pendidikan ke depan benar-benar berpihak kepada warga miskin dan siswa dari keluarga tidak mampu, sehingga tujuan pemerataan dan keadilan pendidikan di Kota Bogor dapat terwujud.

Redaksi Daerah

Sosialisasi Pengisian BPD Desa Tamansari Digelar, Warga Didorong Pahami Mekanisme dan Regulasi