.png)
JAKARTA - Aliansi BEM Bersatu memicu polemik di media sosial setelah menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengkritik gerakan mahasiswa yang dinilai ditunggangi kepentingan politik praktis.
Sikap tersebut memunculkan tudingan dari warganet yang menyebut aliansi ini sebagai buzzer bayaran pemerintah, meskipun belum ada bukti transaksional yang ditemukan terkait dugaan tersebut.
Sorotan publik meningkat setelah aliansi ini menggelar konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 16 Juni 2026, untuk menegaskan independensi gerakan mahasiswa dari elite politik.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," ujar Rahmat Djimbula, Selasa (16/06/2026).
Selain menolak penunggangan politik, aliansi ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan adanya perbaikan tata kelola agar program dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.
"Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," kata Rahmat Djimbula.
Situasi memanas ketika beberapa kampus mengeluarkan klarifikasi resmi yang membantah keterlibatan pengurus maupun delegasi mereka dalam konferensi pers aliansi mahasiswa tersebut.
BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (FTI UBSI) menegaskan tidak pernah mengirimkan perwakilan ataupun menghadiri agenda yang digelar Aliansi BEM Bersatu.
"BEM FTI UBSI tidak pernah menghadiri konferensi pers dimaksud maupun mengirimkan delegasi atau perwakilan untuk berpartisipasi di dalamnya," demikian isi klarifikasi BEM FTI UBSI.
.png)