Bogor, wwb.co.id - Dugaan berbagai rentetan biaya kembali mencuat di lingkungan pendidikan dasar negeri. Sejumlah wali murid di SDN 1 Ciomas Kabupaten Bogor, meluapkan kekecewaan atas dugaan rentetan kebijakan finansial yang diterapkan semenjak pergantian kepala sekolah dan penggabungan gedung menjadi satu. Di tengah statusnya sebagai sekolah negeri, sebagian orang tua justru merasa terbebani dengan berbagai rentetan beban biaya yang dinilai memberatkan. Senin(10/08/2026).

Menurut salah satu perwakilan orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya, pihak sekolah kerap berdalih bahwa pengadaan modul, itu tidak wajib. Namun, pada praktiknya, siswa justru dihadapkan pada situasi dilematis: harus membeli atau terpaksa mencetak sendiri tugas-tugas sekolah jika tidak membelinya.

"Katanya emang tidak diwajibkan menurut dia, tapi ada tugas list dan mencetak, harus kita yang nge-print sendiri. Kalau enggak beli, anak disuruh nge-print sendiri," ujar wali murid tersebut.

Redaksi Daerah

Semarak HUT RI ke-81, Warga Desa Sukaluyu Adu Kreativitas Lewat Lomba Gapura dan Kebersihan

Lonjakan harga juga dikeluhkan terjadi secara sepihak. Harga modul pembelajaran dilaporkan naik drastis dari Rp117.000 menjadi Rp150.000 akibat lonjakan pesanan. Belum lagi ditambah beban biaya lain seperti kewajiban menabung, serta biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka sebesar Rp15.000 Perorang.

"Kagak modul juga naik kan? Iya, dari harga 117 jadi 150. Tiba-tiba aja banyak yang pesan jadi naik harga, naik harga itu. Dan buku tabungan. Itu harus kita wajib harus nabung itu, sama itu, kemarin baru ada saran itu pramuka bikin KTA itu suruh bikin dari kelas 3, 4, 5, 6 itu harganya Rp 15.000."Ungkapnya.

Kondisi ini dirasa semakin mencekik karena para murid baru bahkan belum genap menjalani tiga bulan masa pembelajaran. "Padahal kita baru masuk awal belum ada 3 bulan, tapi sudah ada uang, uang, dan uang," keluhnya.

Redaksi Daerah

Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor, Zenal Abidin Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berintegritas

Berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan, serta Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, sekolah negeri dilarang keras melakukan pungutan.

Menanggapi keluhan-keluhan wali murid, pihak sekolah melalui Kepala sekolah dan Ketua komite akhirnya buka suara.

Elsa, Ketua komite bersama Upi, Kepsek SDN 01 Ciomas, Saat diwawancara disekolah

Redaksi Daerah

Sosialisasi Pengisian BPD Desa Tamansari Digelar, Warga Didorong Pahami Mekanisme dan Regulasi