DINAMIKA NEWS – Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mewakili Wali Kota Bogor dalam Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum (HIMA) Universitas Terbuka yang digelar di Paseban Sri Baduga, Minggu (26/4).

Kehadirannya menjadi simbol sinergi antara Pemerintah Kota Bogor dengan dunia akademik dalam memperkuat kaderisasi dan kepemimpinan hukum di kalangan mahasiswa.

Dalam sambutan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang dibacakan Alma Wiranta, ditekankan pentingnya peran mahasiswa hukum sebagai agen perubahan sekaligus penjaga konstitusi, khususnya di tengah dinamika era digital yang terus berkembang.

“Mahasiswa hukum hari ini tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan hukum praktis di masyarakat. Literasi digital dan etika hukum harus menjadi kompetensi utama,” ujar Alma di hadapan peserta Mubes yang berasal dari berbagai wilayah Universitas Terbuka se-Indonesia, khususnya di Bogor Raya.

Ia juga mengapresiasi tema Mubes tahun ini, yakni “Estafet Progresif: Transformasi Kepemimpinan yang Berpihak pada Konstitusi, Bergerak dalam Inovasi dan Berdampak Secara Substansi.” Menurutnya, tema tersebut relevan dengan kebutuhan zaman yang menuntut kepemimpinan adaptif sekaligus berintegritas.

Dalam paparannya, Alma menegaskan pentingnya keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Hal ini dinilai krusial agar setiap regulasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sementara itu, perwakilan Direktur Universitas Terbuka, Dimas Waskara, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Bogor terhadap kegiatan mahasiswa. Ia menilai kehadiran unsur pemerintah daerah menjadi motivasi penting bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan kegiatan positif dan berkontribusi nyata.

Dalam kesempatan tersebut, Alma juga secara resmi membuka Musyawarah Besar dan mengajak HIMA Ilmu Hukum Universitas Terbuka untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan suara, gagasan, dan kontribusi mahasiswa ilmu hukum dalam memperkuat organisasi serta menjawab tantangan di dunia yang dinamis,” ungkapnya.