BOGOR – Dinamika pembentukan regulasi nasional pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menuntut pemerintah daerah bergerak cepat dalam harmonisasi. Menyikapi hal itu, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor mendata dari 124 Perda Kota Bogor yang berlaku, diinventarisir sekitar 25 persen masih terdapat pasal sanksi kurungan dan penerapan tindak pidana ringan. Oleh karenanya, implementasi pasal-pasal tersebut wajib disesuaikan agar tidak bertentangan dengan paradigma hukum pidana terbaru.

Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta menyatakan, “UU Nomor 1 Tahun 2026 mengamanatkan pidana adalah jalan terakhir atau ultimum remedium. Perda Kota Bogor tidak boleh menerapkan ancaman kurungan.”

“Yang ada adalah berupa pembinaan, denda administratif, dan pemulihan keadaan,” tegas Alma Wiranta setelah mengikuti rapat bersama Pansus DPRD Kota Bogor tentang perubahan Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah, Sabtu (9/5/2026).

Redaksi Daerah

Semarak HUT RI ke-81, Warga Desa Sukaluyu Adu Kreativitas Lewat Lomba Gapura dan Kebersihan

Audit Total Perda: Kurungan Dihapus, Denda Disesuaikan KUHP

Alma menyebut, Unit Evaluasi Per UU di Bagian Hukum dan HAM kini tengah melakukan analisis total terhadap 124 Perda Kota Bogor. Fokus utama adalah menghapus frasa “pidana kurungan” yang masih tercantum di Perda Tibum, Perda PKL, Perda Sampah, Perda Retribusi, dan Perda lainnya.

“Contoh paling nyata di Perda 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tibum, Tranmas dan Pelinmas. Di situ masih ada ancaman kurungan 3 bulan bagi pelanggar. Sesuai UU 1 Tahun 2026, itu harus dicabut. Kita ganti dengan denda administratif Kategori II maksimal Rp10 juta,” jelas Alma.

Redaksi Daerah

Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor, Zenal Abidin Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berintegritas

Penyesuaian ini bukan sekadar teknis. Alma menilai, hal tersebut merupakan bagian dari reformulasi desain hubungan pusat dan daerah.

“Dulu, kepala daerah bisa dipidana karena tidak melaksanakan aturan pusat. Sekarang Pasal 251 UU 23 Tahun 2014 sudah diubah. Sanksinya administratif: teguran sampai pemberhentian sementara. Jadi kita diberi ruang berotonomi, tapi tetap akuntabel,” ujar Alma Wiranta setelah mendampingi Wali Kota Bogor yang didapuk sebagai narasumber di Dewan Perwakilan Daerah RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pasca terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2026, kewenangan pemberian sanksi pidana ringan berupa kurungan dihapus dan diganti denda.

Redaksi Daerah

Sosialisasi Pengisian BPD Desa Tamansari Digelar, Warga Didorong Pahami Mekanisme dan Regulasi