KOTA BOGOR – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang juga koordinator Komisi II DPRD Kota Bogor, menyampaikan berbagai pandangannya terhadap kinerja Perumda PPJ.
Ia berharap jajaran direksi dapat berkomunikasi dan menjalankan tugas dengan baik guna meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen.
“Jujur ya’ setiap kita sampaikan didalam banggar hanya PPJ yang setoran laba kecil. Sementara kita pahami proses perumda PPJ tidak terlepas dari persoalan masalah dimasa lalu dan kami harap Perumda PPJ bisa bertransformasi menjadi lebih baik. Oleh karenanya dengan segudang visi dan misi jajaran direksi yang baru harapannya ini bisa memberikan benefit yang baik,” jelas Rusli dalam rapat kerja perdana bersama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Rabu (2/10/2024).
Dalam rapat tersebut, Rusli menyoroti perihal predikat BBB yang dilabeli kepada Perumda PPJ. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi neraca keuangan dan kondisi internal Perumda PPJ masih jauh dari kata sehat.
Proses revitalisasi 11 pasar yang dilakukan sejak 2023 sampai saat ini juga dinilai olehnya menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan segera. Mengingat jika proses revitalisasi tak kunjung selesai, maka akan ada kekosongan pendapatan seperti yang terjadi di Plaza Bogor.
Dimana proses pengosongan sudah dilakukan sejak 2023 tetapi sampai saat ini belum ada progres pembangunan. Bahkan pembongkaran gedung yang direncanakan rampung pada pertengahan 2024 pun meleset perencanaannya.
“Hari ini komisi II concern, kita ingin bekerjasama, bermitra dengan baik dari komunikasi, program dan dukungan anggaran agar kondisi bisa sehat,” ujarnya.
Terkait keberadaan Pasar Tanah Baru yang baru diresmikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada akhir 2023, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menilai pihak Perumda PPJ salah dalam menentukan langkah.
Sebab, Pasar Tanah Baru yang dijadikan pasar basah dimana para pedagang daging dan sayur yang mendominasi, tidak sesuai dengan kondisi wilayah disekitar pasar.