BOGOR, wwb.co.id - Insiden mengejutkan terjadi di Kota Bogor ketika puluhan siswa dari SDN 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung, serta sekolah PUI mengalami dugaan keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat, 14 November 2025. Kejadian ini memicu perhatian serius dari berbagai pihak, terutama DPRD Kota Bogor.
Para siswa mulai merasakan gejala seperti pusing, mual, dan muntah setelah menyantap hidangan yang disiapkan oleh dapur SPPG La Isola di Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB. Menurut laporan dari Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, terdapat indikasi bahwa menu ayam yang disajikan memiliki aroma tidak sedap dan bagian yang belum matang.
Dari 36 siswa yang mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan, sebagian besar mengeluhkan mual, pusing, dan muntah, sementara tiga siswa masih dalam proses perawatan intensif.
Menanggapi situasi ini, Dedi Mulyono, Anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor Selatan, menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mendesak Pemkot Bogor untuk melakukan investigasi menyeluruh. "Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan," kata Dedi, Jumat (14/11/2025).
Ia menekankan bahwa dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di dapur SPPG. "Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen," ujarnya dengan tegas.
Dedi juga mengungkapkan keprihatinan bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, hanya 5 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Ini alarm keras. Sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya," tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Dedi meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR untuk memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.
"Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat," pungkasnya.
(Gan)