BOGOR – Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Kota Bogor menghadirkan sejumlah program inovatif dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Program tersebut meliputi Sapulidi (Saat Publik Liat Disini), Bale Badami, dan Bogor Regulation Club (BRC) yang akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju puncak perayaan HJB pada 28 Juni 2026 mendatang.
Mengusung tema “Bogor Nanjeur”, peringatan HJB tahun ini dimaknai sebagai momentum memperkuat arah pembangunan Kota Bogor yang kokoh, berdaya, dan berlandaskan kesadaran hukum masyarakat.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan bahwa makna “Nanjeur” tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga penguatan fondasi hukum yang dipahami dan dijalankan oleh seluruh warga.
“‘Nanjeur’ berarti kokoh, tegak, dan berdaya. Jika Kota Bogor ingin benar-benar Nanjeur, maka fondasinya harus berupa hukum yang dipahami oleh masyarakat. Melalui program Sapulidi, kami ingin menyapu berbagai pelanggaran sekaligus meluruskan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku,” ujar Alma Wiranta, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, rangkaian program yang disiapkan meliputi klinik regulasi keliling di berbagai wilayah, diskusi publik terkait ketertiban berdasarkan regulasi melalui Bogor Regulation Club (BRC), serta penyelesaian persoalan masyarakat melalui forum musyawarah Bale Badami.
Program-program tersebut akan berlangsung secara berkelanjutan hingga puncak peringatan HJB ke-544 sebagai bentuk penguatan literasi hukum di tengah masyarakat.
Alma menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga dari tingkat kesadaran hukum warganya.
“Bangunan boleh megah, jalan boleh bagus, tetapi jika masyarakat tidak memahami Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota sebagai produk hukum daerah, maka fondasi kota akan rapuh. Bogor Nanjeur harus dimulai dari warga yang melek hukum dan mampu menjaga marwah daerahnya dengan memahami regulasi yang tersedia melalui JDIH Kota Bogor,” tegasnya.
Sebagai penggagas konsep restorative justice di Kota Bogor, Alma berharap program Sapulidi, BRC, dan Bale Badami tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.