KAB.BOGOR – Saya Muhamad Afif Zaelani dari IMM Umbara, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi darurat yang saat ini tengah dihadapi oleh 23 kecamatan di wilayah ini, yang terdampak bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kerusakan rumah.

Kami merasa bahwa upaya penanganan bencana yang seharusnya lebih fokus pada pemulihan korban dan penyelamatan segera, saat ini malah terabaikan.

Kami menilai bahwa kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor yang terfokus pada pelaksanaan workshop manajemen psikososial bagi korban bencana pada saat yang tidak tepat, merupakan keputusan yang sangat ironis.

Redaksi Daerah

Semarak HUT RI ke-81, Warga Desa Sukaluyu Adu Kreativitas Lewat Lomba Gapura dan Kebersihan

Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan darurat bencana, seperti pengadaan bahan pangan, obat-obatan, alat perlindungan, serta perbaikan infrastruktur dasar, malah dialihkan untuk kegiatan yang lebih berorientasi pada teori dan tidak memiliki dampak langsung terhadap pemulihan korban.

Selain itu, kami juga mengkritisi keputusan untuk menyertakan Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam workshop tersebut. Fokus utama saat ini seharusnya adalah penanganan bencana secara langsung, bukan pembekalan teori yang dapat dilakukan pada waktu yang lebih tepat. Pengalihan anggaran dan perhatian untuk kegiatan yang tidak mendesak ini hanya akan memperburuk kondisi yang ada dan memperlambat pemulihan warga yang tengah membutuhkan perhatian dan bantuan segera.

Maka dari itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Redaksi Daerah

Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor, Zenal Abidin Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berintegritas

1. Pentingnya Pengalihan Prioritas Anggaran Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera mengalihkan anggaran yang ada pada Dinas Sosial untuk penanganan darurat bencana, termasuk distribusi bantuan sembako, perbaikan tempat tinggal, dan kebutuhan medis bagi korban bencana.

2. Fokus pada Pemulihan Korban Bencana: Kegiatan workshop atau pelatihan psikososial memang penting, namun dapat dilaksanakan setelah kondisi darurat terkendali. Prioritas utama haruslah pada pemulihan langsung dan bantuan yang dapat meringankan beban korban dalam situasi bencana.

3. Evaluasi Kembali Program PKH: Kami mendesak agar Program Keluarga Harapan (PKH) tidak disertakan dalam kegiatan workshop yang saat ini tidak relevan dengan kondisi darurat. Pendampingan PKH seharusnya kembali pada prioritas program kesejahteraan sosial yang dapat lebih dirasakan manfaatnya pada masa yang lebih kondusif.

Redaksi Daerah

Sosialisasi Pengisian BPD Desa Tamansari Digelar, Warga Didorong Pahami Mekanisme dan Regulasi