.png)
BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor makin gencar menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui Dinas Pendidikan, Pemkot menggelar Rapat Koordinasi Penanganan ATS tahun 2026 di Hotel Onih Bogor, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan yang melibatkan pengawas pendidikan, pengelola SKB, serta mitra PAUD dan Dikmas ini bertujuan menyatukan langkah untuk mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan penanganan ATS tidak bisa hanya mengandalkan surat undangan, melainkan harus turun langsung ke lapangan.
"Kita harus jemput bola ke setiap rumah. Petugas di kecamatan dan kelurahan wajib mendata serta memadankan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan," kata Jenal.
Jenal membeberkan tiga pemicu utama anak putus sekolah, yakni masalah biaya, jarak ke sekolah yang jauh, serta kendala penahanan ijazah akibat tunggakan. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bogor menyiapkan serangkaian solusi konkret.
"Sekolah jauh, carikan yang terdekat. Tidak mampu biaya, gratiskan. Tidak punya alat sekolah, kita belikan. Untuk ijazah yang ditahan karena tunggakan, pemerintah tanggung tebusannya maksimal Rp3 juta. Jika ada sisa lebihnya, baru dicicil orang tua," tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Drs. Herry Karnadi, M.Si., mengungkapkan data ATS yang semula mencapai 9.900 anak kini mengalami penurunan signifikan.
Pada Juni 2026, angka tersebut susut hampir 1.700, hingga kini tersisa sekitar 800-an anak yang masih terus dipantau. Herry menargetkan sebelum penutupan Dapodik akhir Agustus 2026, anak-anak tersebut sudah kembali bersekolah.
"Kami menggerakkan lintas sektoral, mulai dari kecamatan, kelurahan, Karang Taruna, PIK-R, PKBM, hingga sekolah swasta," jelas Herry.
.png)