.png)
JAKARTA, DINAMIKA NEWS – Pemerintah Kota Bogor kembali menunjukkan dedikasinya dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dengan berpartisipasi dalam forum nasional yang diselenggarakan oleh Aksi Keadilan Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan dan memperkuat implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI untuk periode 2026–2030, yang mengusung tema besar “Inklusivitas untuk Semua.”
Menurut panitia penyelenggara, kehadiran berbagai kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah dalam forum ini bukan sekadar formalitas. Partisipasi mereka mencerminkan dukungan nyata terhadap agenda nasional yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, sesuai dengan amanat dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM.
“Kami ingin memastikan bahwa RANHAM Generasi VI tampil lebih implementatif—bukan hanya menjadi dokumen, tetapi hidup dalam kebijakan dan program di setiap daerah,” kata Ketua Panitia Aksi Keadilan Indonesia.
RANHAM Generasi VI merupakan kelanjutan dari program yang telah berjalan sejak 2021. Dalam periode 2026–2030, fokus utama diarahkan pada peningkatan inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap layanan dasar, penguatan partisipasi masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran HAM. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip-prinsip HAM internasional.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menegaskan bahwa forum yang diinisiasi Aksi Keadilan Indonesia ini menjadi platform penting untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
“Kami ingin program-program RADHAM yang akan kami susun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok marginal, sehingga tidak ada yang tertinggal,” ujar Alma, Kamis (20/11/25).
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, Komnas HAM, Pemerintah Daerah, serta organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan Action for Justice Indonesia (AJI). Diskusi berfokus pada strategi implementasi RANHAM Generasi VI, termasuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah, peningkatan alokasi anggaran HAM di daerah, optimalisasi sistem pemantauan berbasis komunitas, serta evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif.
Alma Wiranta menambahkan bahwa kehadiran Pemkot Bogor dalam forum ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi daerah lain.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil semakin kuat. Upaya ini akan mempercepat pencapaian target RANHAM 2026–2030, serta mewujudkan Kota Bogor yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat,” tutupnya.*
.png)
.png)