Bogor, wwb.co.id – Sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap masifnya penyebaran budaya LGBT, Pembina Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat (LBH KR), Iwan Sumiarsa, secara resmi menyatakan dukungannya agar pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, segera mengambil langkah konkret berupa kebijakan hukum yang tegas. Pada Jumat (10/07/2026).

Dalam pernyataannya, Iwan Sumiarsa mendorong DPR RI untuk segera merancang Undang-Undang Anti-LGBT. Dan Walikota Bogor untuk mengeluarkan perwali, Hal ini dipandang krusial sebagai landasan hukum nasional guna memproteksi masyarakat dan bangsa Indonesia dari ancaman non-militer yang bersumber dari budaya LGBT.

"Kami  Pembina LBH Keadilan Rakyat mendukung DPR RI untuk membuat UU anti LGBT agar bisa punya landasan hukum untuk memproteksi masyarakat , bangsa indonesia dari ancaman negara non militer yaitu  bahaya budaya LGBT, begitu juga Kami Pembina LBH KR mendukung  Bapak Walkot Bogor untuk segera mengeluarkan Perwali" tegas Iwan.

WWB.CO.ID Nasional

Renungan HUT RI ke 81, Proses Indonesiasi Hukum Warisan Belanda

Menurutnya, ada empat alasan mendasar mengapa kebijakan ini mendesak untuk segera dikeluarkan:

  •  Asal Teologis dan Ideologis: Merujuk pada Sila Pertama Pancasila, perilaku LGBT dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Iwan menegaskan bahwa seluruh agama di Indonesia pada dasarnya tidak mentoleransi perilaku tersebut.
  •  Alasan Sosiologis: Keresahan masyarakat lintas agama terhadap masifnya pengaruh budaya LGBT sudah pada tahap mengkhawatirkan. Negara berkewajiban hadir untuk melindungi moral bangsa.
  •  Alasan Yuridis: Merujuk pada Perpres No. 111 Tahun 2025 yang secara tegas mengklasifikasikan budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman negara non-militer.
  •  Mandat Perda P4S: Mengacu pada Perda P4S Kota Bogor tahun 2021, di mana terdapat amanat agar Wali Kota segera menerbitkan Perwali sebagai petunjuk teknis untuk perlindungan masyarakat serta upaya edukasi dan rehabilitasi bagi mereka yang terdampak agar dapat kembali hidup normal.

Ia meyakini bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab jabatan dalam mentaati konstitusi dan menjaga ketertiban umum. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Kota Bogor, mulai dari tokoh agama, aktivis sosial, hingga akademisi, siap memberikan dukungan penuh kepada Wali Kota.

Bro Admin Nasional

Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, BGN Ungkap Sanksi dan Evaluasi SPPG

"Kami yakin seluruh elemen masyarakat akan berdiri tegak mem-backup langkah berani Wali Kota. Dengan komitmen ini, Kota Bogor yang memiliki ikon 'Tegar Beriman' akan semakin maju dan berkah, serta terbebas dari penyakit sosial yang merusak," pungkas Iwan.