.png)
BOGOR – Masyarakat Kota Bogor Bersatu (MKBB) menghadiri peringatan Hari Jadi ke-1 Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Ekonomi Kreatif Bersama Adil Sejahtera (BAS) yang dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat BAS serta Kantor Hukum Martini, Osner Johnson & Associates, Jumat (30/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Hukum Martini, Osner Johnson & Associates, Breeze Junction Kavling 2, Jalan Raya Bogor Nomor 2, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor itu turut dihadiri Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, beserta sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bogor.
Tampak hadir Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta, Kepala Dinas PUPR Esti, Kasatpol PP Pupung, Camat Bogor Utara Uay, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua MKBB, Mega Taher, hadir bersama jajaran pengurus dan menyampaikan bahwa kehadiran organisasinya dalam kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum dan ekonomi kreatif.
"Kegiatan ini menjadi momen edukasi bagi MKBB untuk melangkah ke depan dalam memahami pentingnya hukum dan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor. Kami bersama seluruh pengurus akan terus mempersiapkan diri agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hukum yang berjalan berdampingan dengan kesejahteraan masyarakat," ujar Mega Taher.
Menurutnya, peresmian BAS tidak hanya menjadi simbol bertambahnya lembaga yang berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membuka wawasan baru mengenai sinergi antara aspek hukum dan ekonomi kreatif.
"Dengan hadirnya BAS, kami mendapatkan tambahan wawasan mengenai hukum dan ekonomi kreatif yang dapat berjalan beriringan. MKBB akan terus mengawal dan mendukung program-program Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat," paparnya.
Mega berharap keberadaan BAS dapat menjadi wadah yang mampu memberikan pendampingan hukum sekaligus mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif yang berdaya saing di Kota Bogor.
Melalui kolaborasi antara masyarakat, lembaga hukum, pelaku ekonomi kreatif, dan pemerintah daerah, diharapkan tercipta ekosistem pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan demi kemajuan Kota Bogor.
.png)