DINAMIKA NEWS – Ribuan warga dari Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menggelar aksi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, menuntut kepastian nasib setelah aktivitas tambang dihentikan selama tujuh bulan terakhir.

Penutupan tambang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Sopir truk, buruh tambang, hingga pelaku usaha kecil kehilangan penghasilan. Bahkan, sejumlah warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak.

Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang (AMCRP) meminta pemerintah segera memberikan kepastian hukum terkait tambang, mempercepat pembangunan jalan khusus tambang, serta menyalurkan bantuan sosial secara transparan.

“Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Dani Murdani dari AMCRP.

Bupati Bogor Rudy Susmanto yang menemui massa menyatakan akan menyampaikan aspirasi warga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar ada solusi bagi masyarakat terdampak.

Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan belum akan membuka kembali izin operasional tambang di Parungpanjang. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan dampak lingkungan tetap menjadi prioritas utama.

“Kebijakan harus berdasarkan sistem dan kepentingan masyarakat luas,” tegas KDM.

Di sisi lain, kelompok aktivis lingkungan mendukung penghentian tambang demi menjaga kondisi lingkungan dan kesehatan warga. Sementara AMCRP menegaskan mereka tidak menolak pengawasan lingkungan, tetapi berharap masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang dinilai belum memberikan solusi ekonomi.

Hingga kini, polemik tambang di Bogor Barat masih menjadi dilema antara kebutuhan ekonomi warga dan perlindungan lingkungan.*