.png)
DINAMIKA NEWS — Proyek pembangunan Jembatan Otista di Kota Bogor kembali menjadi sorotan publik. Sejak tahap perencanaan yang disebut-sebut telah menuai persoalan, kini proyek tersebut menghadapi tekanan baru setelah muncul dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Ketua Balad Bogor, Heri, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai, proyek yang seharusnya menjadi simbol peningkatan konektivitas dan keselamatan justru menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas dan keamanannya.
“Jembatan Otista Kota Bogor dari semula perencanaan bermasalah, kini berada di bawah tekanan publik setelah muncul dugaan serius terkait penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Proyek yang semestinya menjadi simbol peningkatan konektivitas dan keselamatan justru dipertanyakan kualitas dan keamanannya,” ujar Heri.
Sorotan utama mengarah pada indikasi penggunaan material Glassfiber Reinforced Cement (GRC) pada bagian tertentu struktur jembatan. Sejumlah pihak menilai, material tersebut tidak lazim digunakan untuk elemen vital yang menanggung beban besar, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan jangka panjang serta risiko keselamatan bagi pengguna.
Balad Bogor menegaskan, apabila dugaan ini terbukti, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar kesalahan teknis. “Ini menyangkut standar keselamatan publik. Jembatan bukan proyek coba-coba. Harus dibangun dengan material yang teruji dan sesuai spesifikasi,” ungkap seorang ahli yang enggan disebutkan identitasnya.
Proyek bernilai miliaran rupiah ini pun semakin menjadi perhatian masyarakat. Sejak awal, sebagian kalangan telah menilai adanya persoalan dalam perencanaan hingga pelaksanaan yang terkesan lebih mengedepankan pencitraan.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula kecurigaan bahwa pemilihan material tertentu berkaitan dengan upaya efisiensi biaya. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya pelanggaran maupun penjelasan teknis dari pihak terkait.
Minimnya transparansi semakin memperkeruh situasi. Informasi mengenai spesifikasi teknis, mekanisme pengawasan proyek, hingga proses pengadaan dinilai tidak terbuka. Hal ini memicu tuntutan dari masyarakat agar dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh.
Seorang aktivis lokal menegaskan, jika benar terjadi penyimpangan, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi. Ia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan memberikan kejelasan kepada publik.
.png)
.png)