NTT, WWB.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD ingin membawa perhatian semua atas penyebaran kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN, mulai dari terorisme, narkotika dan pencucian uang, serta perdagangan manusia.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi pemimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang diselenggarakan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (09/05/23).
Menurut Mahfud, Pemerintah RI mengajak negara-negara ASEAN membekali kemampuan agar bisa secara efektif menangkal tantangan berbagai potensi kejahatan lintas negara di kawasan.
“Potensi berbagai kejahatan lintas negara tersebut bukan saja menimbulkan ancaman terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan, tetapi juga mengganggu proses pembangunan masyarakat ASEAN,” kata Mahfud seperti dilansir dari Antaranews ketika membuka Pertemuan Ke-26 APSC.
“Kita tidak punya pilihan selain memastikan ASEAN berkemampuan cukup untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut secara efektif,” imbuhnya.
Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 memberi perhatian serius terhadap masalah tersebut. Salah satunya lewat rencana Presiden RI Joko Widodo mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi.
Selain itu, lanjut Mahfud, Indonesia juga mendorong percepatan perundingan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah berlarut-larut.
Ia mengingatkan bahwa ASEAN tengah berada di persimpangan jalan. Krisis demi krisis, lanjut Mahfud, senantiasa menguji kekuatan ASEAN sebagai sebuah komunitas dan kegagalan mengatasi tantangan yang ditimbulkan berpotensi mengikis relevansi organisasi kerja sama regional tersebut.
Mahfud mengatakan ASEAN dihadapkan tantangan dari luar berupa persaingan antara kekuatan-kekuatan besar yang berpotensi memecah belah. “Di waktu bersamaan, kita juga harus mengatasi krisis pangan, krisis energi, serta perlambatan ekonomi global,” katanya.