BOGOR, DINAMIKA NEWS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor, Senin (31/8/2026) siang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak adanya langkah konkret untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi yang tengah menjadi perhatian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Mengangkat tema “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pemerintahan Kabupaten Bogor”, massa HMI turut mempertanyakan peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sorotan tersebut disampaikan di tengah proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Manan Polhukam

Fasilitasi Perwali P4S Rampung Tepat Waktu, Pemkot Bogor Segera Lanjutkan ke Tahap Penetapan

Menurut HMI Cabang Bogor, situasi tersebut semestinya menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Bogor untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara maksimal. DPRD dinilai memiliki posisi penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana fungsi kontrol DPRD telah dijalankan. HMI menilai sejumlah instrumen pengawasan yang dimiliki DPRD, seperti hak interpelasi, hak angket hingga pemanggilan terhadap pihak eksekutif, perlu dipertimbangkan untuk digunakan apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka.

Selain persoalan dugaan korupsi, HMI juga menyoroti tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

Manan Polhukam

Pentahelik Jadi Strategi Pemkot Bogor Perluas Literasi Produk Hukum Daerah

Mahasiswa menilai anggaran daerah harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang kepentingan politik maupun transaksi antara pihak-pihak tertentu.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI menyebut pengelolaan APBD harus dikembalikan pada prinsip kebutuhan publik, transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“APBD tidak lagi dikelola berbasis kebutuhan rakyat, melainkan dieksploitasi sebagai ruang transaksi untuk mengakomodasi pembagian jatah antara legislatif dan eksekutif,” demikian salah satu poin yang disampaikan HMI Cabang Bogor.

Manan Polhukam

KPK Kembali Geledah Pemkab Bogor, Kini Kantor Disdik Disasar: Dua Koper Besar Dibawa Penyidik