BANDUNG – Gerakan Prabowo Indonesia Maju (GPIM) resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat untuk masa bakti 2026–2031. Prosesi pengukuhan berlangsung di Ludo Sport Kitchen and Coffee, Kota Bandung, Rabu (29/7/2026), dan dihadiri jajaran pengurus pusat maupun daerah.
Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum GPIM, Abi Aries Faturrahman, bersama Sekretaris Jenderal Agung Subiyakto. Keduanya juga membubuhkan tanda tangan pengesahan pada dokumen kepengurusan yang baru.
Prosesi penyerahan SK turut disaksikan Ketua Dewan Pembina Nasional GPIM, Ir. H. Muhammad Arfan, M.M., sebagai bentuk dukungan terhadap kepengurusan yang akan menjalankan roda organisasi di Jawa Barat selama lima tahun ke depan.
Dalam susunan kepengurusan DPD GPIM Jawa Barat periode 2026–2031, Barnas Somantri dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Sementara itu, Herry Sunandar, S.E., M.M., diamanahkan sebagai Ketua DPD GPIM Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum GPIM Abi Aries Faturrahman berharap kepengurusan yang baru segera bergerak memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput serta mampu menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.
"Kepengurusan periode 2026–2031 ini memegang amanah besar. Kami berharap soliditas dan kerja nyata menjadi pondasi utama dalam mendukung visi mewujudkan Indonesia Maju," tegas Abi Aries Faturrahman.
Usai menerima amanah tersebut, Ketua DPD GPIM Jawa Barat, Herry Sunandar, S.E., M.M., menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas organisasi dengan menyusun berbagai program kerja prioritas serta memperkuat sinergi antarpengurus.
Menurutnya, semangat kebersamaan dan kekompakan akan menjadi modal utama dalam menjalankan program-program organisasi demi memberikan kontribusi bagi kemajuan Jawa Barat dan Indonesia.
Kegiatan pengukuhan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama serta diskusi internal yang membahas langkah-langkah strategis organisasi untuk periode kepengurusan 2026–2031. (***)