.png)
KOTA BOGOR, WWB.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, dapil Timur – Tengah, Komisi IV Fraksi Gerindra, Pepen Firdaus menggelar reses sidang ke dua pada tahun 2023 yang berlokasi di Jalan Riau, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (31/01/23).
Dalam reses sidang kedua itu, Pepen Firdaus mengaku mendapatkan banyak aspirasi dari warga terkait pembangunan infrastruktur, BPJS, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Akta Kelahiran dan KTP.
“Aspirasi yang selama ini masyarakat ajukan itu yakni infrastruktur, pembangunan drainase, lampu penerangan jalan ataupun ada juga BPJS dan Akte kelahiran juga KTP. Masalah KTP aja masih ada yang salah NIK. Terkait KTP kita akan komunikasi dengan Diskucapil Kota Bogor. Kita akan sampaikan juga bahwa diwilayah juga masih ada yang salah NIK,” ujarnya kepada media, Selasa (31/01/23).
Yang paling menonjol itu kata Pepen adalah BPJS, ia mengatakan minimnya sosialisasi dari pihak BPJS dikarenakan, warga masih kesulitan untuk mengurus BPJS.
“Kadang kadang informasi ini tidak sampai ke masyarakat, ataupun masyarakat juga bingung mengurus, itu yang menjadi kendala. Minimnya sosialisasi,” kata Pepen.
Ia juga menyoroti terkait ada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menurutnya tidak tepat sasaran bahkan kata Pepen yang masuk katagori program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) malah tidak mendapatkannya. Apalagi lanjut Pepen, pemilik rumah bekerja sebagai butuh harian yang pendapatan hanya Rp. 25 ribu perhari.
“Saya tetap akan mengusulkan dan mendorong bahwa ini benar benar tidak layak huni, terutama pemilik rumah bekerja sebagai buruh harian, di kota Bogor ini kadang kadang masih ada aja yang mendapatkan Rp 25 ribu perhari,” katanya.
Pepen berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperhatikan kondisi diwilayah. Ia meminta pembangunan itu jangan hanya dimuka saja.
“Ya saya berharap pemerintah kota Bogor coba perhatikan diwilayah wilayah, jangan sampai pembangunan itu hanya dimuka saja, coba rata ke pelosok pelosok, karena miris juga, Kota Bogor ini kan dekat dengan istana kepresidenan. Ternyata diwilayah wilayah, belakang ini masih ada juga butuh harian yang hanya mendapatkan Rp. 25 ribu saja, Insyaallah kita akan mendorong terus,” terangnya.
.png)
.png)