BOGOR, wwb.co.id — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (BEM UMBARA) mendesak dilakukannya penyelidikan independen dan transparan atas insiden asap yang terjadi di kawasan tambang emas PT Antam Pongkor. Desakan tersebut muncul menyusul klaim otoritas dan perusahaan yang menyatakan situasi aman, sementara keluhan masyarakat sekitar masih terus bermunculan.

BEM UMBARA menilai pernyataan “situasi terkendali” yang disampaikan secara sepihak justru menimbulkan kegelisahan publik. Menurut mereka, klaim keselamatan tidak boleh hanya didasarkan pada data internal perusahaan atau terbatas pada pekerja resmi tambang.

“Ketika klaim tidak ada korban hanya dihitung dari pekerja resmi, maka muncul pertanyaan besar: bagaimana dengan masyarakat sekitar yang hidup berdampingan dengan tambang?” demikian pernyataan BEM UMBARA dalam release resminya, Jumat (16/1/26).

Redaksi Daerah

Semarak HUT RI ke-81, Warga Desa Sukaluyu Adu Kreativitas Lewat Lomba Gapura dan Kebersihan

BEM UMBARA menegaskan bahwa dampak asap tidak mengenal status pekerjaan maupun legalitas. Asap dinilai berpotensi membahayakan seluruh warga di sekitarnya, termasuk masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan pertambangan rakyat.

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Muhammad Afif Zaelani, menilai insiden tersebut tidak boleh diredam hanya dengan narasi penenangan tanpa keterbukaan fakta.

“Ketika negara dan korporasi terlalu cepat menyatakan aman, sementara masyarakat masih hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, maka yang terjadi bukan penyelesaian, melainkan pengaburan kebenaran,” tegas Afif.

Redaksi Daerah

Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor, Zenal Abidin Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berintegritas

Afif juga menekankan bahwa penyelidikan independen justru menjadi bukti keseriusan negara dalam menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Jika memang tidak ada yang ditutup-tutupi, maka tidak ada alasan untuk takut pada penyelidikan yang transparan. Penolakan terhadap penyelidikan independen hanya akan memperkuat kecurigaan publik,” tambahnya.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM UMBARA menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pembentukan tim penyelidikan independen yang melibatkan akademisi, pakar lingkungan, lembaga HAM, serta perwakilan masyarakat terdampak. Selain itu, mereka juga meminta keterbukaan data terkait kronologi kejadian, hasil pengukuran kualitas udara, serta dampak kesehatan jangka pendek dan panjang.

Redaksi Daerah

Sosialisasi Pengisian BPD Desa Tamansari Digelar, Warga Didorong Pahami Mekanisme dan Regulasi