KOTA BOGOR, wwb.co.id – Komisi I DPRD Kota Bogor saat ini tengah fokus menyelesaikan isu perihal penegakan Perda, terutama masalah perizinan.
‎
‎Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan lapangan dengan mendatangi kantor Satpol-PP Kota Bogor, Rabu (5/2/2025). d
‎Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Hj. Hakanna dan diikuti oleh Sekretaris Komisi I, Said Muhamad Mohan beserta anggota Komisi I, Asep Nadzarullah, Desy Yanthi Utami, Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Islamiyah, Tri Kisowo Jumino dan Fajar Muhammad Nur.
‎
‎”Sesuai tupoksi kami di bidang pengawasan. Kami sedang fokus terkait masalah perizinan. Sehingga kami ingin mengetahui proses pengawasan dan pelaksanaan penegakan Perda di Satpol-PP ini,” kata Hakanna.
‎
‎Kota Bogor yang menjadi penopang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dianggap Hakanna merupakan magnet investasi untuk sektor kafe, restoran dan hiburan. Sehingga penegakan Perda perizinan harus bisa dijalankan agar tidak terjadi masalah di wilayah dan bisnis yang dibangun tanpa adanya perizinan yang jelas.
‎
‎”Karena kita tidak boleh mempersulit investasi tapi peraturan harus dijalankan. Sehingga peran pengawasan dari Satpol-PP menjadi penting,” tegas Hakanna.
‎
‎Kasatpol-PP Kota Bogor, Agustyan Syach, menyampaikan, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda, memiliki tiga cara dalam melakukan pengawasan.
‎
‎Pengawasan secara langsung dengan menerjunkan personel, menerima limpahan berkas laporan dari dinas teknis dan terakhir menerima aduan dari masyarakat.
‎
‎”Tiga hal ini jadi acuan kami mengawasi di lapangan. Disamping kami juga menampung aduan melalui sosial media yang disampaikan langsung oleh masyarakat,” ungkap Agustyan Syach.
‎
‎Ia berharap peran pengawasan terhadap pelanggaran Perda bisa lebih dimaksimalkan dengan adanya dukungan dan arahan dari jajaran anggota DPRD Kota Bogor.
‎
‎”Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan yang ada. Namun dengan dukungan dan arahan yang diberikan oleh DPRD semoga kami bisa lebih maksimal,” pungkasnya.