KOTA BOGOR, wwb.co.id – Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil meminta negara termasuk pemerintah kota, menyusun kebijakan yang benar-benar berpihak kepada buruh, bukan hanya mengakomodasi kepentingan industri atau statistik pertumbuhan semata.
‎
‎Menurutnya, meskipun Kota Bogor mengalami kemajuan signifikan, dengan IPM mencapai 79,03 dan tingkat pengangguran menurun menjadi 8,13 persen pada 2024, masih banyak tantangan yang dihadapi para pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal. Sekitar 210 ribu warga Kota Bogor tercatat bekerja di sektor ini, tanpa kepastian upah layak, perlindungan sosial, atau akses pelatihan keterampilan.
‎
‎“Kita perlu mendorong transformasi sektor informal menjadi lebih formal dan terlindungi. Pemerintah harus memfasilitasi pelatihan kerja yang terarah, mendorong sertifikasi keterampilan, serta memberikan akses kepada jaminan sosial bagi semua pekerja,” jelasnya.
‎
‎Politisi PKS yang akrab disapa Adit, menyerukan pentingnya keberpihakan pada setiap kebijakan pemerintah terutama terhadap para buruh.
‎
‎Menurutnya, kerja keras buruh tak boleh hanya dihargai secara simbolis, tetapi harus dibalas dengan perlindungan, peningkatan kesejahteraan, dan jaminan hidup yang layak.
‎
‎“Semoga setiap tetes keringat para buruh berubah menjadi berkah bagi keluarga dan masa depan bangsa,” kata Adit.
‎
‎Ia juga menggarisbawahi pentingnya melihat kembali formula penghitungan upah minimum agar benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak di kota seperti Bogor.
‎
‎Selain itu, pendidikan kejuruan harus disinergikan dengan kebutuhan dunia kerja untuk mengurangi jumlah pencari kerja dari lulusan SMK dan SMA yang mendominasi statistik pengangguran.
‎
‎Ketua DPRD Kota Bogor ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Hari Buruh sebagai titik tolak penguatan komitmen terhadap keadilan sosial.
‎
‎“Buruh adalah mitra sejajar dalam pembangunan. Jika kebijakan tidak berpihak kepada mereka, maka pembangunan kehilangan arah moralnya,” ujarnya.
‎