.png)
KAB.BOGOR, wwb.co.id – Pemerintah diminta lebih memperhatikan lagi para petani terutama yang lahannya masuk dalam kategori Lahan Perlindungan Pangan Berkelanjutan (LP2B) bukan hanya diberikan sertifikat saja.
Hal tersebut disampaikan, Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan Kaderisasi DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Budiarto usai acara pemilihan Ketua DPC HKTI Kabupaten Bogor di Desa Kemang, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Rabu (05/2/25).
Dalam haI ini, Ia mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan adanya lahan pertanian berkelanjutan. Langkah tersebut sangat strategis guna mencegah alih pungsi lahan yang hingga sangat masih saja terus terjadi.
Namun, kata dia, insentif yang diberikan kepada harus sesuai bagi petani dan keluarganya terutama dibidang pendidikan dan kesehatan.
”Bantuan-bantuan sosial seperti, untuk biaya pendidikan dan kesehatan tanpa terkecuali untuk petani yang lahannya masuk LP2B. jadi, ia (petani-red) tidak pusing lagi mencari biaya untuk pendidikan anaknya atau keluarganya ketika ada yang sakit,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Budiarto menyoroti adanya alih fungsi lahan irigasi teknis. Terkadang banyak lahan yang juga dialih fungsikan menjadi lahan kering sehingga tidak difungsikan lagi untuk pertanian.
”Ini sangat merugikan terutama kepada petani. Sesuai arahan dari Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Bapak Presiden Prabowo. Kami HKTI akan terus konsisten mengawal terkait alih fungsi lahan,” ujarnya.
Lebih Lanjut Budiarto menegaskan bahwa HKTI memiliki kewajiban untuk mengawal adanya alih fungsi lahan bukan hanya LP2B, tetapi termasuk lahan konservasi.
”Jadi ketika ada alih fungsi lahan kita bertindak sesuai regulasi yang ada. Regulasinya sudah banyak tingal kita kawal, HKTI memiliki kewajiban untuk itu,” tegas Budiarto.
.png)
.png)