JAKARTA, wwb.co.id – Aliansi Rakyat Berdikari gelar aksi demontrasi “Stop Hutang Luar Negeri” di tiga titik lokasi berbeda yaitu, di Patung Kuda, Gedung Kementrian Keuangan dan di depan Gedung DPR RI, Rabu (23/4/2025).
‎
‎Aksi tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia tahun 2025 menghadapi waktu jatuh tempo pembayaran hutang sebesar 800 Triliun, yang terdiri dari hutang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 705,5 Triliun dan Pinjaman sebesar 94,83 Triliun.
‎
‎Alianai Rakyat Berdikari mempertanyakan kebijakan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang selalu menambah hutang.
‎
‎Koordinator aksi Aliansi Rakyat Berdikari Al Pandu mengatakan aksi hari ini mempertanyakan cara lama Sri Mulyani dalam membayar hutang adalah dengan hutang lagi dan hutang lagi.
‎
‎”Bukan gali lobang tutup lobang, tapi menambah lobang hutang lagi, yang nantinya akan menjerumuskan masa depan anak cucu kita,” katanya.
‎
‎Dengan kebijakan tersebut, Aliansi Rakyat Berdikari menduga adanya fee fantastis yang didapatkan oleh Sri Mulyani dengan cairnya hutang dari World Bank.
‎
‎”Kenapa kebijakan Sri Mulyani selalu menambah Hutang..? Ternyata dengan cairnya hutang dari World Bank itu, diduga Sri Mulyani mendapatkan Fee yang nilainya fantastis,” ungkapnya.
‎
‎Oleh sebab itu kami dari Aliansi Rakyat Berdikari menuntut : Pecat Sri Mulyani, karena diduga menjadi agen Neolib yang bertentangan dengan Presiden Prabowo Subianto yang sosial dan berdikari.Stop Hutang Luar Negeri, karena akan menambah masa depan rakyat Indonesia.Jalankan prinsip Berdikari bagi seluruh pejabat dan segenap rakyat Indonesia. (Din)