Bernard meminta publik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya hasil resmi dari proses penegakan hukum.

Menurutnya, perkembangan sebuah perkara memang menjadi perhatian masyarakat. Namun, informasi yang beredar di ruang publik perlu disikapi secara kritis, terutama apabila belum diketahui secara jelas sumber maupun kebenarannya.

Dalam aksi tersebut, GMPB menyatakan dukungan terhadap langkah KPK untuk mengungkap dugaan penyimpangan secara menyeluruh, termasuk persoalan potongan upah pungut atau insentif pegawai pada Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Selain persoalan tersebut, massa aksi juga meminta lembaga antirasuah mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.

Bendahara DPD KNPI Kabupaten Bogor, Fadliyansyah, mengatakan pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memiliki integritas. Karena itu, setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat harus mendapatkan dukungan masyarakat.

“Pada prinsipnya kami mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk yang dilakukan KPK. Tetapi prosesnya tentu harus berjalan sesuai aturan, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Fadliyansyah.

Menurut Wahyudi, munculnya beragam informasi di ruang publik harus disikapi secara bijak. Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai ataupun menyebarkan kabar yang sumber dan kebenarannya belum dapat dipastikan.

Ia menilai, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan serta membentuk persepsi publik sebelum adanya penjelasan resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan.

Menurut Wawan, penyidikan KPK adalah bagian dari penegakan hukum yang wajib didukung, bukan dipolitisasi atau dihalang-halangi oleh opini di ruang publik.

“Kami minta masyarakat Kabupaten Bogor menghormati penyidikan KPK. Berikan ruang penuh kepada KPK untuk bekerja sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Jangan ganggu, jangan tekan, dan jangan menyebarkan narasi yang bisa mengganggu proses hukum,” ujar Wawan, Kamis (3/9/2026).

Upacara peringatan Harlah Kejaksaan RI tahun ini mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil, dan Humanis” dan berlangsung secara sederhana di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kejaksaan Agung, Jakarta.

Tujuh perintah tersebut menjadi pedoman moral sekaligus arahan kerja bagi seluruh Insan Adhyaksa di berbagai daerah. Jaksa Agung menekankan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijawab melalui kinerja penegakan hukum yang memberikan manfaat dan menghadirkan keadilan secara nyata.

Sejumlah kajian mengenai ketahanan negara menunjukkan bahwa persoalan ekonomi kerap menjadi salah satu faktor yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan bahkan dapat berkembang menjadi keresahan masyarakat, konflik kepentingan hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Indonesia sendiri pernah mengalami situasi tersebut ketika krisis moneter 1998 melanda. Krisis ekonomi yang terjadi saat itu berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang kemudian membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara.

Mengangkat tema “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pemerintahan Kabupaten Bogor”, massa HMI turut mempertanyakan peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sorotan tersebut disampaikan di tengah proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Surat hasil fasilitasi tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada 24 Agustus 2026. Dengan selesainya tahapan tersebut, target penyelesaian fasilitasi Perwali P4S pada akhir Agustus sebagaimana diprediksi sebelumnya dapat terealisasi tepat waktu.

Perwali P4S disusun sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya anak dan remaja, melalui langkah edukasi, pencegahan, serta penanganan terhadap perilaku penyimpangan seksual di Kota Bogor.

BMSN resmi dideklarasikan pada 13 September 2025 di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor, melalui forum bertajuk “Peran Media Siber dalam Mendukung Pembangunan Daerah.” Deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi media lokal dalam menjalankan fungsi sosial kontrol sekaligus menangkal penyebaran hoaks.

BMSN diprakarsai Pembina M. Nuropik dan Ketua BMSN Sofwan Ali. Sejak awal, organisasi ini diarahkan menjadi wadah kolaborasi media siber yang mengedepankan informasi berdasarkan data, kode etik jurnalistik, serta profesionalisme.

Pembersihan dilakukan pada Sabtu pagi, 29 Agustus 2026, dengan melibatkan enam pekerja. Mereka membersihkan ilalang yang sebelumnya tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar dua meter serta berbagai pohon liar yang memenuhi area lahan.

Sejumlah peralatan digunakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari mesin pemotong rumput, cangkul, arit hingga golok. Perlahan, lahan yang sebelumnya terlihat semrawut mulai tampak lebih terbuka dan tertata.

Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan menggunakan mobil Isuzu pikap bernomor polisi B 9311 TAZ yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan tangki air dan dikenal masyarakat dengan sebutan Tangki Gajah.

Penyaluran dilakukan secara langsung ke sejumlah wilayah yang membutuhkan, di antaranya Kampung Cilangkap Lumpang RT 04, Tonjong RT 05/RW 11, serta wilayah GCL RT 04/RW 01.

Tak ada gol tercipta sepanjang pertandingan. Kedua tim bermain ketat dalam waktu normal 2x10 menit. Pertahanan Arshmer maupun Dragon Sentul sama-sama tampil solid hingga peluit panjang dibunyikan.

Ketegangan pun berpindah ke titik putih.

Keceriaan dan antusiasme warga terlihat sepanjang kegiatan. Berbagai acara hiburan digelar untuk memeriahkan momentum kemerdekaan, salah satunya penampilan seni tari yang dibawakan anak-anak warga Rusunawa Menteng.

Penampilan putra-putri warga tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang hadir. Dengan penuh percaya diri, anak-anak menampilkan sejumlah tarian yang menjadi bagian dari rangkaian acara puncak peringatan HUT RI ke-81.

Meski kabar mengenai penangkapan tersebut telah dibantah, suasana di lingkungan pemerintahan daerah masih menjadi perhatian masyarakat. Salah satu yang memunculkan pertanyaan adalah minimnya kemunculan Bupati Rudi Susmanto dalam sejumlah agenda resmi yang menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir.

Ketidakhadiran tersebut terlihat dalam sejumlah kegiatan pemerintahan. Salah satunya saat peresmian Sekolah Rakyat di Jasinga. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah disebut diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

Fajar menilai, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut tetap harus disampaikan secara objektif, berimbang, serta berdasarkan data dan fakta.

“Saya tidak sepakat dengan beredarnya pemberitaan tentang sosok Kabag Hukum yang menurut saya cenderung mengarah pada ujaran kebencian. Jangan sampai seseorang dihakimi hanya berdasarkan opini tanpa bukti dan informasi yang akurat,” ujar Fajar, Rabu (26/8/2026).

Langkah tersebut dilakukan agar Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), serta berbagai regulasi lainnya tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat dipahami dan diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Komitmen itu kembali disampaikan Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta, dalam kegiatan penyebarluasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana di Ruang Rapat Ragamulia, Selasa (18/8/2026).

Dalam pemilihan yang berlangsung demokratis dan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Gunawan memperoleh 46 suara dari total 90 suara. Ia unggul tipis atas kandidat lainnya, Haryandi, yang meraih 44 suara.

Muscab turut dihadiri Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Sapharri, serta Ketua DPD Organda Jawa Barat, Dida Suprinda.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum RI yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/8/2026).

Capaian tersebut tidak lepas dari pengembangan berbagai inovasi, khususnya dua program unggulan JDIH Kota Bogor, yakni INSAP (Informasi Sanksi Perda) dan SAPULIDI (Saatnya Publik Lihat di Sini).

Meski mengamankan tiga poin, Arshmer harus mengakhiri turnamen di posisi runner up Grup A dan gagal melaju ke babak berikutnya setelah kalah dalam perhitungan selisih gol.

Turnamen internasional tersebut diikuti 20 tim dari berbagai negara Asia dan berlangsung di Jakarta sejak 20 Agustus 2026.

Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dari unsur dinas maupun badan diduga dijemput oleh lembaga antirasuah tersebut.

Kabar itu kemudian mendapat perhatian dari salah seorang pejabat teras Pemkab Bogor. Untuk memastikan kebenarannya, pejabat tersebut mengaku langsung melakukan pengecekan kepada sejumlah kepala dinas dan kepala badan.

Lomba gapura dan kebersihan lingkungan antar-RT digelar Selasa (19/8/2026), dengan melibatkan seluruh RT di Desa Sukaluyu. Warga berlomba menampilkan kreativitas sekaligus mempercantik lingkungan masing-masing.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Tamansari, Dede Fauzi, yang turut menjadi tim penilai, mengapresiasi antusiasme masyarakat. Penilaian meliputi keindahan dan kreativitas gapura, kebersihan lingkungan, serta kreativitas ornamen dan hiasan.

karena Pada Waktu Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia belum punya KUHP & KUHPerdata sendiri. Jadi negara kita mewarisi hukum dari Belanda, yang disebut dengan Asas Konkordansi.

Keselamatan penerima manfaat merupakan prioritas mutlak tanpa toleransi terhadap kelalaian yang membahayakan kesehatan anak-anak. Setiap laporan wajib diselidiki secara konkret.

Di tengah urgensi pembenahan, muncul berbagai klaim angka korban masif dan penyebaran konten visual rekayasa yang dikaitkan dengan aksi protes di lapangan.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi dan pengajuan situs tersebut untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Bogor.

Kasi Kesra Desa Sukaharja, Hari, mengatakan Situs Awas Paninggal merupakan salah satu warisan leluhur yang telah didaftarkan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor sekaligus Bendahara Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor, Mochamad Zenal Abidin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Zenal mengapresiasi antusiasme anggota Pramuka dari tingkat Siaga, Penggalang, Penegak hingga Pandega serta para pembina se-Kota Bogor.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Tamansari, Selasa (18/8/2026), dihadiri Babinsa, Babinmas, panitia pengisian BPD, BPD, LPM, seluruh lembaga desa, Ketua RT dan RW, serta tokoh agama, masyarakat, pemuda dan perempuan.

Kepala Desa Tamansari, Sunandar, mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui secara transparan tahapan, mekanisme dan regulasi pengisian anggota BPD.

Dugaan kecurangan pengadaan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), isu nota kosong, serta dampak psikologis siswa menjadi perbincangan hangat warganet di platform X.

Kekhawatiran masyarakat mengenai tata kelola anggaran MBG dinilai relevan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adanya potensi fraud dalam skema pengadaan dan distribusi skala besar.

Upacara yang digelar di Lapangan SD Unggul Terpadu Limpato tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Kegiatan diikuti berbagai unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, lembaga adat, hingga para pelajar dari wilayah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Sejumlah unsur yang hadir di antaranya Muspika Kecamatan VII Koto, para Wali Nagari se-Kecamatan VII Koto, Lembaga Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ASN di lingkungan kecamatan, Bundo Kanduang, serta siswa-siswi tingkat SD, SMP dan SMA.

Ketua Kepemudaan RT 03, Yudha, mengatakan kegiatan berlangsung lancar dan meriah berkat kekompakan pemuda, kepengurusan lingkungan serta warga.

“Alhamdulillah, malam 17 Agustus berlangsung dengan lancar, khidmat, meriah. Kerja sama terjadi dengan solid antara remaja, kepemudaan, dengan warga untuk memeriahkan malam 17-an,” ujar Yudha.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian istimewa bagi SMA Indocement. Para siswa tidak hanya dipercaya mengemban tugas kehormatan dalam upacara kemerdekaan, tetapi juga berhasil membawa nama baik sekolah di tingkat Kecamatan Citeureup dan Kabupaten Bogor.

Mereka dinilai mampu melewati rangkaian seleksi yang cukup ketat, mulai dari tes kesamaptaan, kemampuan baris-berbaris, hingga penilaian wawasan kebangsaan. Proses tersebut menuntut kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi.

Upacara diikuti perwakilan siswa-siswi MTs Al Inayah kelas VII, VIII dan IX, dewan guru, serta pasukan Paskibra Pasgara Inayah Islamic School Bogor.

Kepala Madrasah sekaligus Penanggung Jawab Koordinator Kegiatan Bersama YPI Inayatul Amanah, Ahmad Taufik Hidayat, S.Pd.I., M.Pd., mengapresiasi seluruh petugas yang telah menyukseskan rangkaian peringatan HUT RI ke-81.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari anak-anak PAUD, guru PAUD, Linmas, hingga sejumlah komponen masyarakat lainnya.

Camat Ciomas, Drs. Tirta Juwarta, M.Si., menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang turut hadir dalam peringatan HUT Kemerdekaan tersebut.